SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, memproyeksikan pendapatan daerah pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2026, berkurang sekira Rp408,99 Miliar.
Proyeksi itu didapat setelah pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menunjukkan tren negatif.
Dimana target pendapatan yang semula diproyeksikan sekira Rp10,08 Triliun, kemungkinan hanya terealisasi sekira Rp9,67 Triliun, atau berkurang sekira 4,06 persen.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten Deden Apriandhi mengakui adanya penurunan proyeksi pendapatan daerah tersebut. Penyebabnya, kata dia, ada beberapa hal termasuk berkurangnya dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat.
“Proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp10,08 Triliun turun menjadi sekitar Rp9,67 Triliun. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp408,99 Miliar atau 4,06 persen,” katanya, Rabu (16/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten ini mengatakan, berkurangnya atau adanya penyesuaian pendapatan tersebut tidak mengganggu terhadap program prioritas pemerintah.
Baca Juga: Pegawai Pemprov Banten Tetap Masuk Kerja, Agar Pelayanan Tidak Terganggu
Pemprov Banten, kata dia, akan melakukan efisiensi terutama pada belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau program prioritas kita tidak ada yang terganggu. Yang kita efisiensikan itu lebih kepada belanja operasional, seperti makan minum, listrik, pemeliharaan,” katanya.
Deden menjelaskan, program yang menjadi prioritas Pemprov Banten, seperti program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK dan SKh swasta, kepesertaan BPJS bagi masyarakat tidak mampu, serta pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas, semua masih tetap berjalan dan teranggarkan.
“Dalam upaya menjaga program prioritas diakui jika perlu adanya optimalisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak menjadi salah satu hal yang perlu terus didorong,” ujarnya.
Deden menyampaikan, pajak kendaraan bermotor hingga pajak dari kegiatan usaha, termasuk sektor pertambangan, sebagai bagian dari sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan.
“Kita optimalkan terus baik itu pajak kendaraan bermotor, pajak motor, pajak hasil usaha tambang dan sebagainya. Karena kan kalau melihat dari ekonomi kan kita naik,” imbuhnya. (adib)
Baca Juga: Diminta Tingkatkan Pelayanan, Sekda Banten: Jajaran RSUD Jangan Anti Kritik
