SATELITNEWS.COM, TANGSEL–Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat 879 anak mengalami tengkes atau stunting berdasarkan hasil pengukuran balita hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 917 anak. Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengklaim bahwa kasus tersebut didominasi anak dari keluarga pendatang.
“Anak-anak yang mengalami stunting memang kebanyakan dari pendatang, yang tinggal di Tangerang Selatan,” ujar Pilar usai menghadiri Publikasi Stunting Tingkat Kota Tangsel 2026 di Ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Rabu (16/9).
Menurut Pilar, keluarga pendatang yang tinggal di Tangsel, baik dengan mengontrak maupun menumpang, dinilai memiliki kemungkinan membawa faktor risiko yang sudah ada sebelumnya.
“Mungkin mengontrak atau menumpang tinggal, bekerja di sini. Memang sudah ada risiko-risiko yang mereka bawa sebelumnya,” katanya.
Walaupun begitu, kata dia, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
“Namun tentu kita sebagai pelayan masyarakat siapa pun itu orang yang tinggal, berkegiatan, bekerja di Tangsel merupakan kewajiban kita memberikan pelayanan yang maksimal, walaupun dia bukan warga Tangsel. Ini harus kita tangani bersama,” ungkapnya.
Baca Juga: SIM Keliling Tangsel Selasa 15 September 2026, Cek Lokasi, Syarat dan Biayanya
Pilar melanjutkan, angka keseluruhan itu merupakan hasil pendataan dan pengukuran balita di seluruh wilayah Tangerang Selatan. Data sesuai nama dan alamat tersebut kemudian disampaikan kepada kecamatan dan kelurahan untuk ditindaklanjuti.
“Dan kita sebarkan data itu ke kewilayahan, khususnya ke kecamatan untuk diberikan langkah-langkah strategis, tindak lanjut supaya permasalahan stunting itu bisa teratasi,” katanya.
Menurutnya, data tersebut penting agar penanganan tengkes tidak hanya dilakukan dari sisi kesehatan, tetapi juga berdasarkan persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga.
Pilar mengatakan angka 879 anak tersebut setara dengan sekitar 0,75 persen dari total sasaran balita yang diukur. Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar 0,79 persen.
“Dari jumlah total anak kita itu masih di bawah 1 persen. 879 itu masih di bawah 1 persen dari 7 kecamatan, 54 kelurahan. Tapi saya harap angkanya terus turun dan saya tadi menyampaikan kepada teman-teman yang menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting di kota Tangerang Selatan,” paparnya.
Kata Pilar, banyak faktor yang harus menjadi perhatian dalam meminimalisir risiko. Untuk itu, kecamatan memiliki peran penting untuk memetakan lingkungan sekitar masyarakat khususnya yang mengalami tengkes.
Baca Juga: Doa Bersama untuk 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal Digelar di Islamic Center Tangsel
Pilar merinci sejumlah faktor di antara sanitasi yang tidak memadai, apabila ditemukan akan dibantu melalui program bantuan septic tank. Jika tempat tinggal tidak layak diantaranya kumuh, kurang pencahayaan, sirkulasi udara tidak ada, maka akan dibantu melalui program bedah rumah.
“Kalau di situ misalkan permasalahannya apa lagi ya, misalkan terjadi gangguan sosial berarti nanti kewilayahan, kelurahan, atau kecamatan membantu di bidang sosial,” katanya.
“Jadi ini penting sekali semua dinas untuk sama-sama bisa bekerja menangani stunting ini karena ini bukan hanya tugas daripada dinas kesehatan, karena faktor stunting itu sangat luas, sangat luas, kompleks,” imbuhnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Lilis Suryani, menjelaskan, angka 879 tersebut merupakan hasil pengukuran terhadap seluruh balita yang menjadi sasaran di Tangsel, yang jumlahnya mencapai sekitar 117.960 balita.
Ia mengatakan, penurunan jumlah kasus terjadi secara keseluruhan. Dari tujuh kecamatan, terdapat tiga wilayah yang mengalami kenaikan kasus, yakni Kecamatan Setu, Serpong, dan Serpong Utara. Sementara empat kecamatan lainnya mengalami penurunan. Dari sisi prevalensi, Kecamatan Setu menjadi wilayah dengan angka tertinggi, yakni 1,57 persen dengan sekitar 119 kasus.
“Jadi kita lihat yang prevalensinya tertinggi. Ini adalah dari Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, dan Ciputat Timur,” sebutnya.
Lilis menjelaskan, angka 879 merupakan data riil hasil pengukuran balita di Tangsel, bukan angka yang berasal dari survei nasional. Ia mengatakan data survei nasional terakhir yang tersedia adalah hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Sementara untuk 2025 dan 2026 belum terdapat survei serupa yang menjadi pembanding nasional.
“Kalau memang data yang diakui oleh nasional adalah data survei. Nah, terakhir kita kan disurvei tahun 2024, SSGI. 2025, 2026 tidak ada survei,” jelas Lilis.
Karena itu, angka survei nasional terakhir tetap menjadi acuan untuk data survei, sedangkan angka 879 merupakan hasil pengukuran seluruh balita yang dilakukan pemerintah daerah hingga Agustus 2026. (eko)
