SATELITNEWS.COM, SERANG — Kondisi pendangkalan saluran Sungai Ciwaka di Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, mulai menjadi persoalan serius bagi aktivitas nelayan.
Saluran tersebut, merupakan salah satu akses yang kerap digunakan nelayan untuk keluar-masuk menuju wilayah perairan, dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah.
Sementara saat ini terjadi pendangkalan, yang membuat akses perlintasan perahu nelayan semakin sulit.
Bahkan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan para nelayan kepada Koordinator Forum Aktivis Serang Raya, terdapat nelayan yang terpaksa tidak melaut selama beberapa hari karena kondisi saluran yang dangkal.
Tidak hanya menghambat aktivitas melaut, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan.
Beberapa nelayan mengalami kerusakan pada mesin perahu, termasuk kipas mesin yang rusak atau patah ketika melintasi bagian saluran yang mengalami pendangkalan.
Baca Juga: Struktur APBD Perubahan 2026 Kabupaten Serang, Gaji Pegawai Rp800 Miliar
Koordinator Forum Aktivis Serang Raya (FASR), Rifki Sukmawan mengatakan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil karena menyangkut akses ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat nelayan.
“Ini bukan sekadar persoalan sungai dangkal. Ini menyangkut perut nelayan. Ketika akses melaut terganggu, nelayan tidak bisa mencari nafkah. Ada yang beberapa hari tidak melaut, ada pula yang harus menanggung kerusakan mesin perahu. Kalau dibiarkan, siapa yang menanggung kerugian mereka?” ujarnya, Jumat (18/9/2026).
BeritaTerbaru
Menurut Rifki, Desa Kubang Puji memiliki masyarakat nelayan dalam jumlah besar. Aktivitas perikanan bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang, tetapi telah menjadi mata pencaharian masyarakat secara turun-temurun.
“Nelayan di Kubang Puji bukan puluhan. Ada ratusan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas melaut. Karena itu, pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai persoalan yang urgent dan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya lagi.
FASR kemudian melakukan upaya penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Serang. Hasilnya, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Serang turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi saluran Sungai Ciwaka serta mendengarkan persoalan yang dihadapi para nelayan.
Dalam peninjauan tersebut, salah satu Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Serang menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mempercepat proses tindak lanjut dengan mengirimkan surat kepada BBWS serta berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang untuk membuka dan memeriksa peta kewenangan, guna memastikan pihak yang memiliki kewenangan atas saluran tersebut.
Baca Juga: Bupati Serang Minta Baznas Tingkatkan Partisipasi dan Kontribusi
Rifki mengapresiasi langkah awal Dinas Perikanan Kabupaten Serang yang telah turun langsung ke lokasi. Namun, ia menegaskan bahwa kunjungan lapangan jangan berhenti sebagai dokumentasi atau sekadar koordinasi antarinstansi.
“Kami mengapresiasi Dinas Perikanan yang sudah turun ke lokasi. Tetapi setelah turun, harus ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai nelayan kembali menunggu tanpa kepastian. Pemerintah harus segera memastikan kewenangannya, kemudian menentukan langkah konkret untuk normalisasi,” kata Rifki.
Ia juga meminta Pemkab Serang tidak saling melempar kewenangan ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan yang nyata di lapangan.
“Kalau kewenangannya harus dikomunikasikan dengan BBWS atau PUPR, silakan segera dilakukan. Yang paling penting jangan sampai persoalan kewenangan menjadi alasan pelayanan kepada masyarakat terlambat. Nelayan tidak bisa menunggu birokrasi selesai berdebat soal siapa yang berwenang,” tegasnya.
FASR mendorong agar proses pemetaan kewenangan dilakukan secepat mungkin dan dilanjutkan dengan langkah teknis berupa normalisasi saluran Sungai Ciwaka sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Rifki, normalisasi bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya memastikan akses nelayan tetap berfungsi sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonominya.
“Kami akan terus mengawal aspirasi nelayan Kubang Puji. Kami tidak ingin persoalan ini baru dianggap penting setelah ada korban atau kerugian yang lebih besar. Selama saluran ini menjadi akses aktivitas nelayan dan pendangkalannya sudah mengganggu aktivitas mereka, maka penyelesaiannya harus diprioritaskan,” pungkas Rifki.
Forum Aktivis Serang Raya menegaskan akan terus mengawal proses koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Serang, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, BBWS, serta pihak terkait lainnya hingga terdapat kejelasan langkah penanganan terhadap pendangkalan saluran Sungai Ciwaka. (sidik)
