SATELITNEWS.COM, SERANG — Ketua DPW PKS Banten, Najib Hamas, menargetkan perolehan 17 kursi DPRD Provinsi Banten pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang. Jumlah itu bertambah empat kursi, dari perolehan saat ini sebanyak 13 kursi.
Target tersebut disampaikan Najib dalam Bimbingan Teknis Daerah (Bimtekda) anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten di Hotel Aston, Kota Bogor.
Kegiatan berlangsung pada Kamis 17 hingga Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemimpin Transformatif: Tingkatkan Pelayanan, Hadirkan Perubahan.
“Dalam menghadapi Pemilu 2029, PKS Banten membidik tambahan empat kursi DPRD Provinsi. Dengan penambahan tersebut, jumlah kursi yang saat ini sebanyak 13 ditargetkan meningkat menjadi 17,” ujar Najib Hamas.
Namun kata Najib, agar target tersebut dapat tercapai tentunya membutuhkan sinergi antara anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Kemudian koordinasi lintas tingkatan juga dinilai penting untuk memperkuat langkah politik dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kemenangan di lima pemilihan kepala daerah sebagai salah satu tantangan yang dihadapi PKS Banten. Karena itu, kesiapan dan kerja bersama seluruh unsur partai perlu diperkuat,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Serang Masuk Daftar Nomine Wonderful Indonesia Award 2026
Sementara, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mendorong anggota dprd dan pejabat publik terus membuka ruang dialog dan membangun kerja sama dengan partai politik lain.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar bangsa Indonesia.
BeritaTerbaru
Pesan tersebut disampaikan Almuzzammil saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis Daerah (Bimtekda) anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten.
“PKS terus membangun ruang dialog dengan lintas partai. Kita bangun kolaborasi untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan hak-hak dasar bangsa Indonesia,” ujar Almuzzammil.
Ia menilai perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja sama. Komunikasi lintas partai tetap diperlukan, terutama ketika membahas persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dalam arahannya, Almuzzammil juga meminta anggota dewan berperan sebagai juru bicara masyarakat. Mereka harus berani menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah warga melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
Baca Juga: Pemkab Serang Akan Gandeng RS Mata Ahmad Wardi
“Anggota dewan harus menjadi juru bicara untuk menyuarakan persoalan moral di masyarakat, seperti judi online, pinjaman online, dan LGBT,” tukasnya.
Selain berani menyuarakan persoalan publik, anggota dewan dan pejabat publik juga diminta memiliki kepedulian terhadap keadaan masyarakat.
Menurut Almuzzammil, jiwa empati penting agar kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Anggota dewan dan pejabat publik harus mengedepankan jiwa empati,” pungkasnya. (sidik)
