SATELITNEWS.COM, SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, hingga saat ini belum menyelesaikan penentuan desil bagi 40 ribu warga Banten.
Akibat hal itu, status kepesertaan puluhan ribu warga terhadap program Bantuan Sosial (Bansos) masih belum jelas.
Kepala Dinsos Provinsi Banten, Lukman mengatakan, ada sekira 40 ribuan warga Banten yang belum mendapatkan kejelasan desil. Alasannya, kata dia, bukan karena belum dilakukan pendataan dilapangan, melainkan karena belum adanya verifikasi lebih lanjut atau persetujuan atau approval.
“Di kita itu hampir 40.000 lagi belum masuk desil, masih ngambang. Artinya sudah di-input tapi belum di-approve. Ini sedang bertahap dilakukan ground check untuk dicek si A masuk desil mana,” katanya, Minggu (11/10/2026).
Lukman menerangkan, proses verifikasi data lanjutan dari pendataan lapangan membutuhkan waktu yang lama, sehingga penentuan desil belum bisa dilakukan. Terlebih, kata dia, saat ini pihaknya memiliki keterbatasan jumlah petugas di lapangan.
“Saat ini yang membuat pendataan menjadi membutuhkan waktu lebih lama karena petugasnya sedikit, penduduk banyak, jadi memang agak lama prosesnya. Tapi ini terus berjalan 24 jam,” ujarnya.
Baca Juga: Tenun Baduy Banten Banyak Digandrungi, Siap Menembus Pasar Mancanegara
Dia menerangkan, belum tuntasnya penetapan desil bagi 40 ribu warga Banten tersebut terjadi di tengah penyesuaian kuota dan anggaran bansos Pemprov Banten.
Padahal, penentuan calon penerima bansos Pemprov Banten sangat bergantung pada klasifikasi desil 1 hingga desil 5 yang mengacu pada data BPS dan DTSEN hasil verifikasi bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau penanganan sih tetap kita menggunakan desil 1, 2, 3, 4. Karena kan kalau di pusat kan 1, 2. Di kita masih bertoleransi 1, 2, 3, 4, karena bagaimanapun yang 4 juga kan sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin. Itu perlu kita jaga juga,” ujarnya.
Diketahui, pada tahun 2025, jumlah penerima bansos tercatat sebanyak 42.735 orang. Angka ini mengalami penyesuaian pada tahun 2026 menjadi 37.741 penerima dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,8 miliar, dan diproyeksikan kembali berkurang pada APBD Perubahan serta tahun 2027.
Petugas sensus lapangan wilayah Kecamatan Tunjungteja, Bahrul Ulum mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan proses pendataan dan melakukan pemeriksaan secara langsung ke rumah warga. Pengecekan itu dilakukan oleh masing-masing tim, dan petugas yang ada.
Hasil dari pemeriksaan atau pendataan itu, lanjutnya, langsung terkoneksi ke pusat dan masuk dalam data base untun sepuluh tahun ke depan. Terkait revisi dan lainnya, bisa dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila ada kekeliruan.
Baca Juga: Tahun 2027, Anggran Mamin dan Perdin Pemprov Banten Dikurangi
“Sudah selesai mendata, ini kan untuk pendataan perekonomian untun sepuluh tahun ke depan. Secara keseluruhan sudah selesai dan datanya juga sudah disampaikan hari itu juga, karena kita sifatnya online dan langsung konek,” ujarnya. (adib)
