SATELITNEWS.ID, SERANG–Sejumlah warga dan tenaga kesehatan di Pulau Tunda, Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, menemui Wakil Bupati (Wabup) Serang Pandji Tirtayasa, Kamis (6/8). Kadatangan mereka, untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kebutuhan masyarakat berkenaan dengan kesehatan, listrik dan permasalahan lainnya, dapat segera dipenuhi.
Seorang Bidan Desa Wargasara, Muspiroh mengaku, sangat sedih jika harus menceritakan kondisi sarana prasarana kesehatan yang ada di lokasi tugasnya tersebut. Sebab, terkadang harus menggunakan uang pribadi untuk membeli obat-obatan.
“Jadi dari Puskesmas, hanya diberikan untuk obat obatan ibu hamil sama ibu melahirkan saja. Kalau diceritakan sedih sebenarnya, obat obatan kurang,” kata Muspiroh, saat ditemui usai bertemui Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, Kamis (6/8).
Ia mengatakan, di Pulau Tunda hanya ada dirinya dan satu orang rekannya, yang bertugas sebagai tenaga kesehatan meskipun masih belum terampil sebagai bidan. Namun demikian saat audiensi tambahnya, Wakil Bupati Serang akan memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut.
“Pokoknya untuk di Pustu (Puskesmas Pembantu), semua peralatan harap dipenuhi, listrik juga,” pintanya.
Sementara, Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat dan tenaga kesehatan Pulau Tunda. Pertama masalah listrik, dimana disana ada tiga pembangkit listrik yakni, dua solar saru diesel.
BeritaTerbaru
Namun ketiganya, kini sudah rusak. Oleh karena itu, ia akan mencoba memperbaiki ketiga pembangkit listrik tersebut. “Daripada kita adakan yang baru, mending diperbaiki yang ada tiga pembangkit listrik itu. Agar masyarakat bisa nikmati listrik 24 jam, nanti kita anggarkan tahun 2021,” ungkap Pandji.
Kedua, masalah fasilitas kesehatan, seperti kekurangan tabung oksigen, alat infus dan obat-obatan yang masih sangat terbatas. Untuk masalah ini, Wabup tidak akan menunggu tahun 2021 untuk pengadaannya, sebab harus segera.
“Makanya, saya minta coba diinventarisir obat apa yang dibutuhkan, segera turunkan tidak tunggu tahun 2021,” tegasnya.
Kemudian masalah pendidikan. Di Pulau Tunda terdapat SMP dan SD satu atap. Namun gurunya lulusan SMA, dan harus pula mengajar SMP dan SD. Ia meminta agar masalah ini dipetakan, berapa jumlah murid dari kelas 1 sampai 6 SD dan 1 sampai 3 SMP.
“Dengan jumlah murid sekian, kita bisa prediksi kebutuhan guru termasuk klasifikasinya,” ujarnya lagi.
Namun yang sangat prihatin, menurutnya adalah insentif tenaga pendidik. Dimana mereka hanya mendapat Rp 200 ribu per bulan. Meskipun lulusan SMA, namun sangat peduli pada masyarakat untuk mendidik disana.
“Kita akan kalkulasi, berapa honor yang layak buat mereka. Kita akan dorong, paling tidak bisa 2 sampai 5 kali lipat dari angka tadi. Itu sangat memprihatikan, saya sangat terharu,” pungkasnya.
Selanjutnya, masalah birokrasi dalam usaha penangkapan ikan. Para nelayan mengeluh, sebab harus ada izin penangkapan ikan dari Hubla Kemenhub. Jika izin itu berkenaan dengan kelayakan kapal, atau izin kelayakan kompetensi operasional personel, ia memakluminya.
“Tapi kalau ambil ikan harus izin, itu mereka nelayan kita. Izin remeh-temeh harus dihapus, jangan hambat nelayan yang ekonomi terbatas dengan perizinan tidak perlu. Izin lingkungan di kita sudah tidak ada. Terus kita pada UMKM yang mau beranjak usaha tidak perlu izin, hanya perlu lapor ke kecamatan, sudah besar baru harus ada perizinan yang administratif,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
