SATELITNEWS.ID, SERANG–Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy meminta kepada Pemerintah Pusat, alokasi dana transfer daerah untuk Provinsi Banten sejajar dengan Jawa Barat (Jabar) dan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Wagub menilai, Banten sebagai wilayah penyangga Ibukota memiliki keperluan pengembangan daerah yang sama dengan Jabar dan Provinsi lainnya di Pulau Jawa.
“Kami mohon kepada Pemerintah Pusat untuk dipertimbangkan. Supaya kita (Banten), juga mendapat rasa keadilan yang sama dengan teman-teman di Jabar dan Provinsi lainnya di Pulau Jawa,” kata Wagub Andika, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI dan Pemerintah Provinsi Banten, bertema “Evaluasi Kebijakan DPD RI dalam Transfer Daerah di Provinsi Banten” yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Sabtu, (14/11) lalu.
FGD dibuka oleh Ketua DPD RI AA La Nyala Mattalitti. Senator asal Banten yang hadir diantaranya, Andiara Aprilia Hikmat, Habib Ali Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari. Tampak pula senator dari luar Banten diantaranya, Badikenita BR. Sitepu (Sumut), Erni Sumarni (Jabar), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung), Jialyka Maharani (Sumsel), Fernando Sinaga (Kaltara), Sukiryanto (Kalbar) dan Matheus Stefi (Malut).
Ditambahkan Wagub, sebagai daerah penyangga Ibukota Negara, Provinsi Banten memiliki urgensi pengembangan daerah yang sama dengan daerah lainnya di Jabar, yang menjadi penyangga Ibukota. “Jadi jangan heran kalau daerah-daerah itu menggeliat, beda dengan di Banten misalnya,” tandasnya.
Ditegaskannya pula, tidak dalam konteks menyalahkan Pemerintah Pusat ketika mengusulkan pemerataan dana transfer daerah ini. Namun hal itu lebih dikarenakan, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah memang berbeda-beda.
“Nah, di sinilah peran Pemerintah Pusat dinanti,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Wali Kota Tangerang Ajukan Raperda APBD 2027, Pendapatan Daerah Direncanakan Rp5,16 T
Parameter yang digunakan Pemerintah Pusat dalam menentukan besaran alokasi anggaran dana transfer ke daerah saat ini tambahnya lagi, adalah hal-hal seperti luas wilayah atau jumlah penduduk. “Mungkin akan lebih adil kalau dalam konteks ini, parameter yang dipakai misalnya itu tadi karena sama-sama daerah penyangga Ibukota,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, sejumlah daerah di Banten yang menjadi wilayah penyangga Ibukota, sangat memerlukan stimulan perekonomian agar mampu menjadi daerah pengaman bagi Ibukota. Selain itu, daerah-daerah tersebut memerlukannya sejumlah pembangunan infrastruktur fisik pendukung sebagai wilayah penyangga ibukota.
Wagub juga mengatakan, Provinsi Banten layak mendapatkan tambahan alokasi anggaran dana transfer daerah dimaksud, mengingat prestasi pengelolaan keuangan yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Memang kemudian kita dapat Dana Insentif Daerah (DID) sebagai kompensasinya. Tetapi dana transfer seperti DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), masih jomplang dengan Jabar dan lainnya. Termasuk juga Dana Desa, Jabar dan Jatim itu mencapai Rp 70 Triliun lebih,” terangnya.
Dalam kesempatannya pula, Wagub mengungkapkan Banten sejauh ini masuk kategori daerah yang rasio kemandirian keuangannya tinggi. Hal itu merujuk kepada postur pendapatan di APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya mencapai 58,01 persen atau sebesar Rp6 Triliun. Sementara, dana perimbangan dari pusat hanya sekitar 41,46 persen atau sebesar Rp4,3 Triliun.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan kepada DPD beberapa usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat dibutuhkan di Provinsi Banten, untuk mendapat atensi dari para senator di DPD RI. Diantaranya, di bidang pengairan, perhubungan dan infrastruktur lainnya.
Baca Juga: DPD RI Dorong Penguatan Anggaran CKG dan Kapasitas Puskesmas
Usulan proyek strategis dimaksud antara lain, Pembangunan Kanal Banten Lama; Pembangunan Bendungan Ciliman; Pengamanan Pantai Labuan, Citeureup, Cimandur; Pengendalian Sungai Citalak; Pembangunan Bendung Cimoyan; Pengendalian Banjir Sungai Cilemer; dan Pengendalian Banjir Sungai Ciliman.
Berikutnya, Pembangunan tidak sebidang Baros; pembangunan Jalan Lingkar Baros; Pembangunan/ Penggantian/ Duplikasi Jembatan Tol Kramat Watu; Pembangunan Simpang Susun Cikande; Pembangunan Jalan Boru-Cikeusal; pembangunan Simpang Sebidang Kramat Watu; Pembangunan/ Penggantian/ Duplikasi Jembatan Tol Bogeg; pembangunan Flyover Sudirman; Pembangunan/ Pelebaran Jalan Akses Exit Tol Serang Timur-Armada-Pakupatan; Pembangunan jembatan kereta api Bogeg; Pembangunan Jembatan Tb Suwandi; Pembangunan Simpang Susun Kebon Jahe; Pembangunan Simpang Susun Trondol; Peningkatan ruas jalan Serang – Merak; Peningkatan kapasitas ruas jalan Palima-Pandeglang; pembangunan under pass Jombang.
Pemprov Banten juga mengajukan pembangunan rumah susun di sport centre dan pembangunan bandara Banten selatan. (sidik/mardiana)
