SATELITNEWS.ID,TIGARAKSA—Wacana pemekaran wilayah Tangerang Tengah bukan isapan jempol semata. Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai serius menggarap wacana tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk melakukan kajian teknis pembentukan Tangerang Tengah pada APBD Tahun 2021 mendatang.
Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar membenarkan pihaknya telah menyiapkan anggaran pembentukan Tangerang Tengah tahun depan. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar arah kebijakan serta saran terkait rencana pembentukan wilayah mandiri baru.
“Kajian itulah yang akan memberikan arahan, sarat dn masukan apakah dilanjut atau ditunggu dulu sampai kriteria dan persyaratan menjadi daerah otonom baru itu terpenuhi. Jadi maksud kita melakukan kajian ya seperti itu. Kalau fisik kita lihat dari luar kan seolah-olah sudah siap. Tapi tidak begitu juga,”ungkap Bupati Zaki Iskandar kepada Satelit News, Jumat (13/11) lalu.
Zaki menjelaskan, Tangerang Tengah dinilai paling siap untuk dimekarkan. Meski demikian, Pemkab Tangerang juga berusaha memunculkan konsep Tangerang Utara.
Menurut Zaki, saat ini Pemerintah Pusat melakukan moratorium pemekaran wilayah. Namun, dia menilai tidak ada salahnya apabila Pemkab Tangerang melaksanakan kajian pembentukan Tangerang Tengah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Taufik Emil menambahkan pihaknya telah memasukkan anggaran untuk kajian ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di wilayah Tangerang Tengah. Alokasi anggaran untuk kajian wilayah tersebut sudah dicatat dalam rencana kerja anggaran (RKA) dan dibahas dalam nota keuangan.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Berencana Perluas Sekolah Gratis ke Madrasah Swasta
“Insya Allah pelaksanaannya tahun 2021, akan mulai dibahas. Alokasi anggaran untuk kajiannya juga sudah dicatat di RKA,” ujar Taufik Emil, Kamis (12/11).
Namun Taufik Emil enggan membahas soal pemekaran Tangerang Tengah menjadi Kabupaten/Kota baru di wilayah Tangerang. Karena itu bukan kewenangan Bappeda, melainkan kebijakan politik yang ada di ranah Bupati dan anggota DPRD itu sendiri.
BeritaTerbaru
“Saya hanya bertugas melaksanakan kajian saja. Soal pemekaran kabupaten/kota baru itu kebijakan politis, bukan lagi ranah saya,” ujarnya.
Taufik juga enggan menyebutkan total anggaran yang dialokasikan untuk kajian wilayah Tangerang Tengah tersebut. Menurut Taufik Emil, saat ini masih dalam pembahasan di Tim Anggaran Daerah.
“Soal nilai anggaran nanti saja ya, soalnya belum final. Masih dibahas oleh TAPD,” tandasnya.
Dia juga enggan menyebutkan, kecamatan mana saja yang nantinya akan masuk kedalam Tangerang Tengah. Namun, menurut informasi yang beredar, pemekaran wilayah Tangerang Tengah menjadi Kabupaten/Kota baru ini seluas 160.38 kilometer persegi yang meliputi Kecamatan Curug dengan luas 27,41 kilometer persegi, Kelapa Dua dengan luas 24,38 kilometer persegi, Legok dengan luas 35,13 kilometer persegi, Pagedangan dengan luas 45,69 kilometer persegi dan Cisauk engan luas 27,77 kilometer persegi.
Baca Juga: Cegah Banjir, Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp50 Miliar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang,Kholid Ismail mengatakan Tangerang Tengah pada awalnya ditargetkan akan terbentuk di tahun 2023. Namun karena ada pandemi Covid-19, target tersebut dikaji kembali.
“Target awal 2023 Tangerang Tengah terbentuk. Namun karena ada wabah jadi perlu dikaji lagi, akan sesuai target awal atau tidak, ” kata Kholid, Minggu (15/11).
Kholid menjelaskan saat ini pembentukan Tangerang Tengah masih dalam tahapan pengkajian terkait sosial, potensi pajak, dan keuangan daerah. Selain itu, Pemkab Tangerang juga harus menyiapkan pengganti pendapatan asli aerah (PAD) yang bakal hilang jika Tangerang Tengah dimekarkan. Menurut Kholid, Tangerang Tengah yang meliputi Pagedangan, Kelapa Dua, Curug, Legok, dan Cisauk merupakan penghasil PAD yang cukup besar untuk Kabupaten Tangerang.
Menurut Kholid, Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah menyiapkan daerah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD. Salah satunya di Kecamatan Jambe dan Tigaraksa. Namun, nanti akan dilihat kembali dalam pengelolaan tata ruang.
” Kecamatan Jambe akan dijadikan wilayah pergudangan dan industri untuk meningkatkan PAD,” jelasnya. (alfian/dm/gatot)
