SATELITNEWS.ID, SERANG–Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana menyebut, dalam pemeliharaan jalan desa dilakukan tidak melalui pihak ketiga. Melainkan, dilakukan dengan menggunakan SDM dari dinas dengan penanggungjawab PPTK jalan desa.
Hal itu dikatakan olehnya, menanggapi adanya beberapa warga desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja yang menyebut, adanya pekerjaan jalan yang dianggap tidak transparan. Sebab dalam proses pengerjaan itu tidak disertai papan informasi.
“Dari kami, dimana ada jalan yang rusak, yang sudah tidak bagus lagi, kami pelihara dan kami perbaiki,” ujarnya, Senin (16/11).
Menurutnya, menjadi sesuatu yang aneh apabila ada masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya kegiatan perbaikan jalan. Karena nantinya, jalan itu juga akan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
“Sementara disini numpuk yang minta perbaikan-perbaikan. Kalau ada yang sudah diperbaiki, minta tambahan misal 50 meter lagi,” katanya.
Okeu mengatakan, untuk pemeliharaan jalan berupa pengaspalan terbilang sebentar. Berbeda dengan cor an jalan, yang setidaknya memakan waktu selama 28 hari. “Di Desa Malanggah itu pemeliharaan, bukan peningkatan jalan. Pemeliharaan itu ada pengerasan, ada yang aspal, ada juga yang sampai dengan beton,” jelasnya.
Baca Juga: DPUPR Kabupaten Serang Dorong Sertifikasi Tenaga Konstruksi
Untuk anggarannya pun terbatas, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melihat kondisi jalan, apabila tidak terlalu rusak, pihaknya memprioritaskan jalan yang benar-benar membutuhkan pemeliharaan.
“Masyarakatnya kalau betul memang tidak menerima dengan pembangunan ini, silahkan datang kepada kami dan membuat surat pernyataan. Kemudian, apabila masyarakat meniginginkan adantya transparansi anggaran, silahkan bersurat ke kami, dan kami pasti akan memberikan rinciannya,” tandasnya.
Mewakili masyarakat, Ahmad Rohani, Ketua Karangtaruna desa Malanggah mengatakan, hasil mengobrol dengan Kepala Desa serta BPD, yang melaksanakan kegiatan jalan itu adalah DPUPR. Selanjutnya, dari kegiatan pembangunan jalan itu disebut-sebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
“Langsung pembangunan saja, biasanya kan dikumpulkan dulu masyarakatnya, ada konfirmasi bahwa ada pembangunan di wilayah itu,” katanya.
Jalan Haji Sarbini, sepanjang sekitar dua kilometer itu sudah dilakukan pembangunan selama satu pekan. Masyarakat menuntut adanya transparansi anggaran agar diketahui oleh masyarakat. “Papan proyek dipasang, untuk ke safety annya juga dipakai. Baik itu pakai sepatu maupun helem, tadi saja yang melakukan kegiatan tidak memakai helem apalagi sepatu,” ucapnya. (muf/bnn)
