SATELITNEWS.ID, SERANG–Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Setda Kabupaten Serang, segera berpisah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) induknya di lingkungan Setda setempat dan berganti status menjadi Badan. Pergantian status tersebut, akan segera disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, yang akan digelar 30 November nanti.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Politik Dalam Negeri Bagian Kesbangpol Setda Kabupaten Serang, Dikdik Abdulhamid mengatakan, hal ini tak lepas atas dukungan kinerja Bagian Organisasi serta rekomendasi dari provinsi yang sudah menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang di dalamnya dinyatakan Kesbangpol harus berpisah dari OPD lain dan berdiri sendiri.
“InsyaAllah tanggal 30 November nanti disahkan, atau di paripurnakan oleh dewan (anggota DPRD,red),” kata Dikdik, Minggu (22/11).
Menurutnya, dengan berubahnya status Bagian menjadi Badan, tentunya ini merupakan tantangan berat. Karena capukannya nanti akan lebih luas, dan tentunya harus orang-orang yang memang mau bekerja untuk menjaga pertahanan dan keamanan (Hankam).
“Kalau Bagian, kita masih berada di bawah OPD Setda. Kemudian kalau Badan, berdiri sendiri. Pekerjaannya mencakup seKabupaten Serang, lebih luas,” tuturnya.
Ditambahkannya, sesuai yang diajukan ke provinsi nanti pada struktur organisasi yang baru, akan ada satu Sekretariat dan tiga Bidang. Adapun untuk kantor, untuk sementara masih memanfaatkan ditempat yang ada sekarang ini. Sambil menunggu pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang.
Baca Juga: Pemkab Dan DPRD Serang Kaji Bersama Pembentukan UPT Pengelola Puspemkab
“Kita greatnya tipe B. Mudah-mudahan kedepan karena ruang lingkup kita cakupannya cukup luas, yah sehingga diharapkan bisa menjadi tipe A,” ujarnya lagi.
Kepala Bagian (Kabag) Kesbangpol Setda Kabupaten Serang, Ade Hadi Sukalta mengatakan, meskipun ada perubahan status namun di dalamnya tidak banyak yang berubah. “Nanti ada tiga bidang, tapi bidangnya hampir sama dengan yang sekarang, Poldagri (Politik Dalam Negeri), Wasdin dan Wawasan Kebangsaan,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
