SATELITNEWS.ID, SERANG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bertekad untuk meningkatkan peringkat dalam penilaian pemberantasan korupsi, melalui MCP (Monitoring Control for Prevention) Tahun 2020. Karena MCP merupakan monitoring tentang capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) seIndonesia yang meliputi 8 area intervensi.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program pemberantasan korupsi penertiban dan penyelamatan aset di wilayah Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3BCurug, Kota Serang menyatakan, sampai tanggal 20 November 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah memperoleh MCP 84,50 persen.
“Itu artinya, angka pencegahannya (korupsi,red) peringkat kedua secara nasional,” kata WH, Selasa (24/11).
Atas capaian hasil tersebut ia mengaku, berterimakasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas saran, pertimbangan dan yang diminta KPK bisa dilaksanakannya. Juga kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, yang telah menfasilitasi tercapainya penyelesaian target yang telah ditetapkan, termasuk penarikan mobil-mobil dinas dari yang sudah paripurna. Demikian pula persoalan aset yang didukung oleh BPN.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengungkapkan, hasil dari konsultasinya ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri, tidak selamanya persoalan diskresi ada niatan korupsi. Ada mens rea yang tidak ditindak oleh hukum.
Ditambahnnya, Pemprov Banten terus menunjukkan komitmennya dalam penertiban dan pengamanan aset daerah. Dari 1.022 bidang tanah sampai dengan November 2020, sebanyak 464 bidang atau 45,4 persen sudah bersertifikat. Pada tahun 2020 telah terealisasi 201 bidang.
Baca Juga: Eksepsi Kandas, Yaqut Janjikan Fakta
Pemprov Banten juga ujarnya lagi, sampai dengan tahun 2019 memiliki aset senilai Rp22,18 Triliun berdasarkan audited Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Aset tanah senilai Rp9,05 Triliun, peralatan dan mesin senilai Rp2,6 Triliun, gedung dan bangunan Rp3,39 triliun. Jalan irigasi dan jaringan Rp6,71 triliun, aset tetap lainnya Rp233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp187 miliar.
Dalam kesempatan itu, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan, KPK hadir dalam pengelolaan aset daerah yang baik sebagai bagian dari tugas pokok pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang – undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 pasal 6, tugas KPK meliputi: pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, serta eksekusi putusan pengadilan.
“Bayangkan satu situ saja bisa bertambah nilainya itu, kalau kemudian kita biarkan jadi bersengketa padahal ini punya daerah. Itu perlunya ikut KPK berperan dalam upaya pengembalian dan pengelolaan yang baik dalam aset-aset daerah,” ungkap Nawawi.
Nawawi juga mengapresiasi capaian MCP Provinsi Banten dalam tiga terakhir. Pada tahun 2018, posisi MCP Provinsi Banten mencapai 69 persen. Pada tahun 2019, mencapai peringkat tiga nasional. Per 22 November 2020, tinggal bersaing dengan Kabupaten Badung.
“Saya berharap, capaian yang telah diraih Banten dan Kabupaten/Kota bisa dipertahankan,” harapnya.
Apresiasi lainnya juga disampaikan terkait capaian PLN Provinsi Banten, yang tertinggi dibanding di provinsi lain. Termasuk kepatuhan LHKPN di Provinsi Banten, hampir mencapai 100 persen. Namun perlu disertai dengan ketepatan waktu.
Baca Juga: Dokumen Maba Titipan Ditemukan Dari Ruang Rektorat Unsoed
Menurutnya, koordinasi Gubernur Banten terhadap kebijakan yang diambil sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan takut untuk melakukan inovasi untuk membangun. “Hukum tidak menyentuh selama dilakukan dengan itikad baik, tidak ada mens rea untuk melakukan korupsi di situ, jalankan. Jangan takut, cuma jangan kotor pula,” singgungnya.
Diinformasikan, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga telah menandatangani kesepakatan bersama terhadap aset Pemprov Banten, yang bersinggungan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Komitmen pengelolaan aset juga terlihat dari Pemprov Banten, yang selama empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. (sidik/mardiana)
