SATELITNEWS.ID, SERANG–Pengadaan JPS Kota Serang yang terjerat skandal mark up anggaran, menjadi salah satu alasan mahasiswa memberikan rapor merah kepada duet Aje Kendor pada tahun kedua kepemimpinan mereka. Bahkan, mahasiswa menuntut agar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang dicopot dari jabatannya.
Hal tersebut mengemuka dalam aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang berasal dari HMI MPO Cabang Serang, HMTL Unbaja dan Hima PKh Untirta. Dalam aksi itu, mereka menyegel dua gerbang Puspemkot Serang, dan menggantungkan satu tempat sampah yang terlihat rusak di gerbang itu, Senin (7/12).
Sempat terjadi cek cok antara massa aksi yang berhasil menggembok gerbang pintu masuk Puspemkot Serang, dengan Satpol PP Kota Serang. Satpol PP meminta agar gerbang dibuka, sebab banyak kendaraan yang ingin masuk. Sekitar 10 menit kemudian, gerbang pun kembali dibuka oleh mahasiswa.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan yang menurut mereka tidak ada perkembangan sama sekali dalam dua tahun kepemimpinan Syafrudin-Subadri. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Hima PKh Untirta, Rayhan Vasha Tohopi. Ia menyoroti minimnya keberpihakan Pemkot Serang terhadap penyandang disabilitas.
“Diskriminasi dalam bentuk kebijakan maupun pembangunan juga terasa bagi teman-teman penyandang disabilitas. Fasilitas dan pelayanan yang tidak inklusif, masih ditemui di Kota Serang. Alasannya, belum ada Perwal Disabilitas,” ujarnya.
Namun anehnya, hingga setahun lebih sejak disahkannya Perda Disabilitas, Pemkot Serang belum juga mengesahkan Perwal sebagai aturan teknis. Padahal menurutnya, dalam Perda tersebut telah diatur bahwa maksimal dalam setahun, Perwal sudah harus dibuat.
Baca Juga: Satpol PP Kota Serang Tertibkan Puluhan Bendera Partai Demokrat
Di sisi lain, mereka juga menyoroti persoalan lingkungan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. Ketua HMTL Unbaja, Furqon, mengatakan bahwa persoalan sampah dan banjir masih menjadi permasalahan klasik yang belum bisa diselesaikan oleh Syafrudin-Subadri.
“Ditambah lagi, ada tanah Pemkot di Kasemen seluas 400 hektar yang ternyata dikelola oleh perorangan yang berasal dari luar Kota Serang. Seharusnya, Pemkot Serang menyerahkan tanah itu kepada masyarakat setempat agar mereka dapat kelola, dan tidak menjadi buruh di tanah sendiri,” tegasnya dalam orasi.
BeritaTerbaru
Koordinator lapangan, Ahmad Fauzan, menuturkan bahwa kehadiran mereka di Puspemkot Serang merupakan bentuk kepedulian terhadap Kota Serang. Ia mengatakan, jika momentum dua tahun kepemimpinan Syafrudin-Subadri tidak dievaluasi, maka ketidakseriusan duet Aje Kendor itu akan terus berlanjut.
“Maka dari itu, kami menuntut kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang, agar segera menyelesaikan janji-janji politik yang telah mereka lontarkan kepada masyarakat. Mulai dari kebersihan, penataan PKL dan penyelesaian kemacetan,” katanya.
Selanjutnya, ia pun menuntut kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang agar segera mencopot Kepala Dinsos dan Kepala Distan Kota Serang. Sebab, mereka menilai kinerja dua kepala OPD itu tidak baik selama menjabat.
“Kepala Dinsos hingga saat ini tidak bisa merealisasikan Perwal Disabilitas. Selain itu, dalam kepemimpinan Kepala Dinsos saat ini juga ada skandal kasus pengadaan JPS. Sedangkan kepala Distan tidak bisa menyelesaikan permasalahan agraria di Kota Serang, termasuk tanah di Kasemen,” tegasnya.
Baca Juga: Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Dewi-Iing, PMII Komisariat Syekh Mashur Pandeglang Beri Catatan
Sekitar pukul 15.45 WIB, massa aksi membubarkan diri. Mereka mengaku kecewa karena Walikota yang diketahui ada di ruangannya, enggan menemui mereka. Info yang massa aksi dapatkan, Walikota lebih memilih rapat dengan pejabat Kota Serang ketimbang menemui massa aksi.
“Ternyata Walikota lebih senang bertemu dengan pejabat elit Kota Serang ketimbang menemui kita masyarakatnya. Ini membuktikan ketidakberpihakan pasangan Syafrudin-Subadri kepada masyarakat,” ucap Fauzan.
Menanggapi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa kritik dari mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial. Maka dari itu, pihaknya tentu akan merespon secara positif segala kritik yang dilontarkan.
“Namanya manusia ada kelemahan ada keistimewaan. Nah kelemahan-kelemahan kita ini orang yang lihat atau para mahasiswa yang lihat. Kekurangan kita ini pasti akan diperbaiki, karena bagaimana pun juga tujuan kami jadi Walikota ini ya untuk masyarakat Kota Serang,” ujarnya.
Namun Syafrudin membantah tudingan dari massa aksi yang mengatakan bahwa kepemimpinan dirinya dengan Subadri Ushuludin, sudah kendor di tahun kedua. Buktinya, banyak perubahan yang mereka bawa selama dua tahun ini.
“Oh tidak bisa, tidak bisa. Kalau ngomong tidak ada perubahan sekarang banyak perubahan, kalau kendor gak mungkin lah,” ungkapnya.
Sementara, terkait tuntutan pencopotan Kepala Dinsos dan Kepala Distan Kota Serang, Syafrudin menegaskan bahwa hal itu bukan ranah mahasiswa. Akan tetapi, ia akan tetap melakukan evaluasi atas dua kepala OPD tersebut.
“Kalau itu bukan ranahnya mahasiswa yang harus mencopot, artinya kami juga akan evaluasi. Nanti kalau umpamanya benar JPS itu tidak benar (penyalurannya). Tapi selama ini belum ada apa-apa, kalau tidak benar itu di ranah hukum,” jelasnya.
Sedangkan alasan dirinya tidak menemui massa aksi yakni dirinya menunggu perwakilan mahasiswa, untuk menemuinya di gedung Setda. Ia mengaku tidak tahu jika mahasiswa meminta untuk mendatangi mereka di depan gerbang.
“Ya salah dong kalau saya menemui, aturan kan mereka perwakilannya ke sini. Kalau saya ke lapangan tidak diminta juga oleh mereka. Saya kan dari aparat petugas, kan saya standby di sini bisa menemui mereka. Tapi kalau saya ke sana malah petugas tidak memperbolehkan,” tandasnya. (mg-01/bnn)
