SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Momentum 1 tahun kepemimpinan Bupati Pandeglang dan Wakil Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi menuntut sejumlah mahasiswa untuk melakukan refleksi.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syekh Manshur Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa, bentuk refleksi terhadap satu tahun kepemimpinan Dewi – Iing, di depan Kantor Bupati Pandeglang, Jumat (27/2/2026).
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk menetapkan status darurat pendidikan atas tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai 42.415 jiwa.
Selain itu, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya yaitu, program wajib belajar yang harus dilaksanakan secara inklusif disertai pembiayaan penuh bagi keluarga prasejahtera.
Kemudian, para mahasiswa juga mendesak pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada wilayah terpencil dan rentan, mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Putus Sekolah berbasis desa atau kelurahan dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan.
Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, PMII Komisariat Syekh Manshur Pandeglang, Dandi Ramadhan mengatakan, bahwa saat ini Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi berbagai persoalan serius salah satunya yaitu tingginya angka putus sekolah.
Baca Juga: Mahasiswa di Kota Serang Nilai Mega Proyek Sawah Luhur Cacat Administrasi
“Data terbaru menunjukkan angka anak putus sekolah mencapai 42.415 jiwa, menjadi sinyal kuat perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” kata Dandi, Jumat (27/2/2026).
Menurut Dandi, kondisi itu juga turut diperburuk oleh kemiskinan Kabupaten Pandeglang yang mencapai 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu jiwa, sehingga kondisi ini berdampak langsung terhadap akses pendidikan, kualitas hidup masyarakat secara umum.
“Permasalahan lain yang turut memperburuk situasi adalah ketimpangan infrastruktur, yang mana sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi keterbatasan akses dan sarana pendidikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Dandi menyampaikan, dalam menghadapi situasi seperti ini, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan solusi konkrit.
“Upaya yang dapat dilakukan antara lain, penguatan program bantuan pendidikan dan pencegahan putus sekolah, untuk memastikan generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik,” tandasnya. (mardiana)
