SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk tetap pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sejumlah inovasi dibuat demi menumbuhkan tingkat literasi warga.
Menurut Sekretaris Utama Perpusnas RI, Woro Titi Haryanti menjawab tantangan tersebut, Perpusnas sudah menambah layanan digital, khususnya koleksi melalui i-pusnas yang bisa diakses secara gratis oleh semua masyarakat.
“Bukunya boleh dipinjam secara tiga hari berturut-turut. Ini yang dimaksud adalah buku digital ya,” ujarnya saat ditemui di sela acara Diskusi Kelompok Terumpun (FGD) bertema “Tren Perubahan Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi Menghadapi Ekosistem VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity)” yang berlangsung di Hotel Horison, Kebon Nanas, Kecamatan Pinang, Kamis (10/12) siang.
Selain itu, Perpusnas juga sudah membuat layanan Indonesia One Search yang merupakan kumpulan berbagai perpustakaan di Indonesia. “Koleksi digitalnya sudah ada 10 juta record. Itu dalam bentuk abstrak, full text maupun metadata. Itu semua juga gratis diakses oleh masyarakat,” jelasnya. Inovasi berikutnya ujar Woro ialah e-resources yang terdiri dari jurnal ilmiah, serta e-book. “Kecuali i-pusnas yang bisa diakses melalui Android, tiga layanan yang tadi disebutkan harus menjadi harus anggota Perpusnas,” jelasnya.
Woro mengklaim dengan inovasi yang telah dilahirkan, tren kunjungan digital terus naik. “Meningkatnya hingga tiga kali lipat, khususnya sejak Covid-19,” ujarnya. Namun demikian, pihaknya juga masih membuka kunjungan secara langsung meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat. “Kita batasi jumlah pengunjungnya, bahkan sempat kita turunkan dari yang semula 1.000 kunjungan sehari, jadi hanya 500,” terangnya.
Sementara, anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah yang menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam kegiatan tersebut menjelaskan, harus ada reformasi sistem pembinaan karir pustakawan sehingga penjenjangannya jelas.
BeritaTerbaru
“Nanti tidak ada lagi istilahnya pustakawan PNS dan pustakawan non PNS. Pustakawan jadi satu karena tunjangan profesinya sama, yang membedakan adalah gajinya saja yang satu dibayar negara dan yang satu dibayar swasta, tapi seyognyanya pustakawan statusnya sama, tidak ada dikotomi negeri dan swasta,” tegasnya.
Selain itu, dalam konteks kompetensi mestinya kata dia juga disamakan. “Usul yang disampaikan oleh wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini adalah agar disamakan. Jangan sampai nanti VUCA menjadi organisasi uget-uget. Kenapa? karena selayang dan selaras dengan yang namanya pendidik. Kalau itu pustakawan dalam kategori tenaga kependidikan berarti ada empat yang harus selaras, yakni kompetensi pedagogik atau andro gogik, kemudian kompetensi profesional, kompetensi kepribadian serta kompetisi sosial,” jelasnya. (made)
