SATELITNEWS.ID, SOLEAR—Pupuk bersubsidi langka di pasaran dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Hal tersebut diakui oleh salah satu pedagang pupuk pengecer resmi bersubsidi di Desa Solear, Kecamatan Solear. Kelangkaan diduga akibat perubahan sistem dari manual ke digital.
Salah satu pedagang pupuk subsidi Junend mengatakan, bahwa sudah satu bulan terakhir ini stok pupuk bersubsidi di kios nya kosong selalu kosong. Padahal, banyak para petani yang ingin membelinya.
“Sudah satu bulan ini kosong pupuk bersubsidi, banyak petani yang nanyain. Tetapi barang masih kosong,” kata Juned kepada Satelit News, Selasa (15/12).
Juned mengaku, tidak mengetahui apa penyebab sulitnya pupuk bersubsidi. Dia juga tidak mengetahui, kapan pupuk tersebut akan tersedia lagi. Saat ini dikiosnya hanya tersedia pupuk nonsubsidi dengan harga cukup tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi. Harga pupuk non subsidi NPK Mutiara mencapai Rp500 ribu per karung atau per 50 kg. Sementara pupuk bersubsidi hanya Rp95 ribu.
“Perbedaannya memang cukup jauh dari 500 ribu rupiah ke 95 ribu rupiah makanya pupuk subsidi banyak dicari, ” katanya.
Di Kecamatan Solear hanya ada tiga kios pengencer pupuk bersubsidi yang resmi. Diantaranya, di wilayah Solear, Cirendeu, dan wilayah Cikareo.
Baca Juga: 60 Hektare Sawah Berpotensi Gagal Panen di Kabupaten Tangerang
Sementara itu Ramdan petani asal Pondok Ranji Desa Cikuya mengaku sudah satu minggu mencari pupuk bersubsidi, namun tidak memperoleh hasil. Seluruh kios tidak memiliki stok pupuk bersubsidi.
“Sudah bolak balik beberapa hari saya nyari pupuk, tetap saja belum ada, bingung saya, terpaksa harus beli yang non subsidi dengan harga yang cukup tinggi,” keluh Ramdan.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Bambang mengatakan saat ini memang terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran. Menurut Bambang, kelangkaan tidak hanya melanda wilayah Kabupaten Tangerang tetapi juga beberapa daerah lainnya.
“Kelangkaan ini tak hanya di Kabupaten Tangerang, tetapi kelangkaan ini juga terasa di seluruh Indonesia,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan, kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut ditengarai adanya perubahan pada sistem, yang biasa pendataan secara manual, namun saat ini beralih ke sistem elektronik.
Katanya, pada tahun 2019, Kementrian Pertanian melakukan perubahan, sistem RDKK secara manual menjadi elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK). e-RDKK merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.
Baca Juga: Serikat Petani Indonesia Minta Pemprov Banten Selesaikan Konflik Agraria
“Dulu kita menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) itu secara manual, namun sekarang beralih ke sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (e-RDKK),” jelas Bambang.
Lanjutnya, dengan perubahan sistem elektronik ini, pendataan menjadi terhambat akibat banyak hal, diantaranya, masih ada petani yang belum punya NIK KTP (e-KTP) dan belum terdaftar di kelompok tani pada 2019. Padahal, Pemerintah Pusat telah diberikan kuota 9 ribu ton per tahun.
“Di tahun 2020 ini ada kuota 12 ribu ton untuk Kabupaten Tangerang, tetapi e-RDKK kita habis, distributor nggak bisa nembus, sementara stok pupuk di pusat itu banyak,” terang Bambang.
Kabupaten Tangerang ada tiga distributor yang akan menyuplai kebutuhan pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang yaitu distributor di wilayah Kemiri, Balaraja dan Mauk. Dia memastikan, bahwa stok pupuk bersubsidi Masi tetap aman. Dia juga berharap agar para petani bisa sedikit bersabar menunggu pupuk subsidi.
“Yang jelas untuk kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tangerang sekitar 12 ribu ton, stok pupuk kita masih aman dan dalam waktu dekat ini akan didistribusikan, saya harap para petani untuk bersabar,” pungkasnya. (alfian/gatot)
