SATELITNEWS.ID, RANGKASBITUNG—Pemerintah pusat mengurangi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program bansos. Namun, rupanya tidak dibarengi sosialisasi. Pasalnya, banyak agen atau KPM yang mengaku kaget atas dinonaktifkan haknya tersebut.
Agen selaku penyalur bansos, di Kecamatan Sajira, Sapikah mengaku tidak mendapatkan informasi sebelumnya terkait penonaktifan KPM tersebut. Hanya ketika dicek pada kartu, banyak saldo KPM yang kosong. “Tahunya dari situ aja, pas dicek banyak yang kosong, dari 214 KPM yang tersisa hanya 89 KPM,” kata Sapikah, kemarin
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak mencatat, sebanyak 36 ribu Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako dinonaktifkan alias tak mendapat bantuan pangan yang disalurkan melalui agen/e-warong.
Dinsos menyebut, pengurangan KPM penerima bantuan yang semula bernama bantuan pangan non tunai (BPNT) itu setelah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos melakukan validasi. Rupanya, kebijakan itu menuai polemik. Sebab, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya banyak KPM yang mempertanyakan kepada agen mengapa tak mendapat bantuan seperti biasanya.
“Ya kami yang jadi sasaran KPM, ada juga yang menyalahkan agen dan lain-lain yang padahal kami tidak tahu apa-apa. Apalagi ditambah ini menjelang Pilkades jadi anggapannya ke mana-mana,” tutur Sapikah.
Karena penerima bantuan tersebut adalah warga kurang mampu yang terbantu dengan bantuan pangan, Sapikah berharap, ratusan KPM yang dinonaktifkan bisa kembali menerima. “Harusnya kuotanya ditambah untuk warga kurang mampu, tapi malah dikurangi. Ya minimal, yang kemarin dinonaktifkan bisa menerima lagi lah, kasihan,” tuturnya.
Baca Juga: Disdukcapil Kabupaten Serang Buka Layanan Aku Desa Digital
Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Lebak, Endin Toharudin mengaku, kebijakan itu datang dari pusat begitupun penonaktifan datanya. “Memang sosialisasi minim, dan itu kebijakan pusat. Namun, hal ini segera dikoordinasikan khususnya bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” pungkasnya.(mulyana/made)
