SATELITNEWS.ID, SERANG–Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan rencana ‘impor’ sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dinilai wajar oleh Walikota Serang, Syafrudin. Sebab dalam sebuah kebijakan, menurutnya akan selalu menimbulkan pro dan kontra.
“Kalau penolakan memang wajar, namanya juga masyarakat ada pro dan kontra. Jadi itu memang wajar saja kalau ada itu (penolakan),” ujarnya, saat diwawancara awak media di kantor Diskominfo Kota Serang, Senin (25/1).
Syafrudin mengklaim bahwa sebelum melakukan kerja sama, sejumlah pakar pun telah melakukan kajian baik dari segi kapasitas yang dapat ditampung, hingga batas waktu TPAS Cilowong. “Itu kan berdasarkan kajian-kajian. Nanti kalau umpamanya ternyata membahayakan masyarakat, tentu kami tidak akan lakukan (kerja sama),” tuturnya.
Selain itu, Syafrudin mengaku bahwa hingga saat ini kerja sama yang akan dijalin dengan Pemkot Tangsel itu masih belum pasti. Sebab, masih belum ada persetujuan dari masing-masing DPRD. “Karena belum ada persetujuan dari dewan (DPRD), baik dewan Kota Serang mau pun dewan Kota Tangsel. Jadi kalau pun kami dapat uang, tapi kalau membahayakan masyarakat kami tidak mau,” tandasnya.
Berdasarkan pertimbangan dan pembahasan yang dilakukan oleh Pemkot Serang dengan dinas terkait, Syafrudin menginginkan adanya peningkatan PAD yang juga dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau saya keinginannya seperti itu, di samping PAD naik, masyarakat juga sejahtera,” terangnya.
Baca Juga: Syafrudin Setuju Kota Serang Belum Layak Jadi Ibukota Provinsi
Sementara, Kepala DLH Kota Serang, Ipiyanto, mengatakan bahwa kerja sama tersebut belum dilakukan oleh Pemkot Serang dan Pemkot Tangsel. Namun untuk sosialisasi, sudah dilakukan kepada masyarakat sekitar Cilowong.
“Kalau mengenai penolakan, itu sudah disosialisasikan. Bahkan sampai ke lurah dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menurut Ipiyanto, pada mulanya masyarakat sekitar menolak adanya kerja sama tersebut, karena mereka khawatir kejadian longsor tahun 2019 lalu terulang. “Jadi mereka (masyarakat) meminta kami untuk pengolahan dan pengelolaan sampahnya. Memang kan menolak awalnya, tapi sudah kami berikan pemahaman, dan itu sudah tidak ada masalah,” tuturnya.
Bahkan, pihaknya juga menjelaskan kepada masyarakat, bila kerja sama tersebut tidak hanya persoalan membuang sampah. Sebab akan ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atas kerja sama itu. “Masyarakat pun nantinya akan mendapatkan kompensasi juga. Jadi sampah yang dibuang itu tidak hanya dibuang saja, tapi diolah kembali sama kami, dan itu tidak ada masalah dengan masyarakat,” tandasnya. (dzh/bnn)
