SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Bupati Pandeglang, Irna Narulita bakal mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020. Sebelumnya, selama Irna bersama Tanto menjabat Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, LKPD Pandeglang selalu mendapatkan predikat WTP hingga empat kali berturut-turut.
Komitmen Bupati Irna ini disampaikan saat acara entrymeeting melalui zoom meeting dengan Badan Pemriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Banten, di Ruang Pintar Setda, Senin (1/2). Kata Irna, saat ini jajarannya sedang menyusun kewajiban membuat LKPD. Bahkan diupayakannya, LKPD yang disusun itu lebih transparan dan akuntabel.
“Kami sedang menyusun kewajiban kami untuk membuat sebuah laporan yang sesuai dengan kewajaran. Kami terus berupaya untuk menyajikan pelaporan yang lebih transparans dan akubtabel,” kata Irna, Senin (1/2).
Bahkan lanjut Irna, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akan menyampaikan LKPD. Dia menargetkan LKPD yang bakal disampaikan ke BPK RI paling lambat akhir Februari mendatang. “Sekitar akhir bulan ini, kami dapat menyampaikan LKPD-nya,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI ini berharap, Pandeglang bisa meraih opini WTP kembali pada LKPD tahun 2020. “Kami ingin mempertahankan prestasi (WTP lagi). Begitu juga catatannya tidak banyak, serta dengan kepatuhan dan SPI (Sistem Pengendalian Intern) semakin sedikit,” katanya optimis.
Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI yang selalu membimbing dalam menyusun LKPD, sehingga Pandeglang sudah empat kali berturut-turut meraih WTP. “Terimakasih BPK perwakilan Banten selalu membimbing kami,” tandasnya.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Sukses Raih Opini WTP ke-18 dari BPK RI
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Arman Syifa mengatakan, pemeriksaan LKPD tahun 2020 akan dimulai sejak tanggal 1 Februari-2 Maret. “Kami turunkan tiga tim, satu ke Pandeglang, dua lainnya ke Kabupaten Serang dan Kota Tanggerang. Dalam pemeriksaannya, kami menyesuaikan dengan kondisi dan tetap mamatuhi protokol kesehatan,” katanya saat zoom meeting.
Arman mengungkapkan, tujuan pemeriksaan yang dilakukan tiap tahun itu diantaranya untuk menilai atau memantau, apakah pelaporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah sesuai kewajaran yang telah ditentukan dalam aturan.
“Pihak Pemda-pun punya hak untuk memberikan keyakinan, jika pelaporan yang disajikan ini sudah sesuai,” jelasnya.
Arman pun mengharapkan para Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) agar segera menyelesaikan laporannya. “Inspektur Inspektorat juga segera lakukan review dan selanjutnya laporan akan kami terima selambatnya akhir Maret,” tandasnya.
Untuk diketahui, entrymeeting melalui zoom meeting ini diikuti oleh Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Tanggerang. Hadir juga mendampingi Bupati Pandeglang, Sekda Pandeglang Pery Hasanudin, Asda Pemerintahan Ramadani, Asda Administrasi Setda Kurnia Satriawan, dan Kepala BPKD Iskandar. (nipal/aditya)
