SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Selain di wilayah Kecamatan Sobang yang jalannya amblas, ruas Jalan Picung-Munjul tepatnya di wilayah Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi, juga amblas sekitar 50 meter. Jalan yang amblas itu status dan kewenangannya masih sama dengan jalan di wilayah Kecamatan Sobang, yakni milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Salah seorang warga sekitar, Azis mengungkapkan, sebelum amblas parah, jalan coran di wilayahnya itu hanya mengalami keretakan saja. Namun setelah diguyur hujan deras berhari-hari terjadilah amblas.
“Kalau kemarin-kemarin hanya retak. Kalau kondisi saat ini makin parah amblasnya. Bahkan kalau tidak segera ditangani, akses Picung-Munjul terancam putus. Apalagi saat ini musim hujan,” kata Azis, Senin (8/2).
Maka dari itulah, Aziz bersama warga lainnya meminta pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Sebab kondisinya membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
“Kami berharap Pemerintah (Provinsi Banten) segera memperbaiki jalan yang amblas tersebut, karena kondisinya sangat membahayakan bagi keselamatan,” harapnya.
Selain itu, Aziz juga meminta agar diberi rambu-rambu peringatan dan penerangan untuk sementara waktu. Tujuannya agar tak memakan korban jiwa.
Baca Juga: 80 Persen Rekomendasi BPK Perwakilan Banten Ditindaklanjuti
“Saya juga berharap jalan amblas itu diberikan rambu-rambu keamanan, karena banyaknya kendaraan yang melintasi jalur Picung-Munjul,” tandasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat membenarkan, tak sedikit ruas jalan yang kewenangannya di Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat, tengah mengalami kerusakan parah. Bahkan katanya, bukan hanya jalan, namun ada juga beberapa jembatan yang nyaris amblas.
“Ya, di wilayah Jalur Munjul-Picung, ada sekitar dua titik yang nyaris putus akibat tergerus longsor dan amblas. Begitu juga di Kecamatan sobang. Jembatan juga ada dan itu semua kewenangannya di Pemprov Banten dan ada juga Pemerintah Pusat,” katanya.
Menurut Asep, semua yang mengalami kerusakan dan kewenangan ada di Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat, sudah diinvetalisir olehnya dan dikoordinasikan dengan para pihak terkait.
“Sudah kami inventarisir dan dikoordinasikan dengan pihak provinsi. Bahkan sudah direspon baik dan dilakukan pengecekan oleh pihak Pemprov Banten. Mudah-mudahan segera diperbaiki,” tandasnya. (nipal/aditya)
