SATELITNEWS.ID, TIGARAKSA—Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Deden Umardani mengungkapkan, kasus PHK sepihak memang kerap kali terjadi di musim pandemi covid-19 ini. Menurutnya, semestinya pihak perusahaan menjalankan aturan ketenagakerjaan. Apalagi soal hak-hak normatif buruh yang tidak diberikan, karena itu jelas pelanggaran.
“Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan kroscek agar permasalahan-permasalahan buruh bisa ditindaklanjuti. Kami juga akan melakukan hearing dengan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Provinsi selaku Pengawas Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Moch Ali menambahkan, upaya buruh untuk mendapatkan hak-haknya bisa dilakukan melalui dinas terkait hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di tingkat provinsi.
Tidak hanya sampai disitu, kata Ali, DPRD juga akan melihat langsung perizinan yang dimiliki para pemilik perusahaan di Kabupaten Tangerang. Apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum. Jika melanggar, tentu akan merekomendasi kepada dinas terkait untuk menindaklanjutinya.
“Dari persoalan buruh, bisa saja kita usut semua terkait perizinannya. Apakah sudah sesuai atau belum. Sebab jika melihat pabrik yang berlokasi di pergudangan Kosambi, ini banyak yang menyalahi aturan perizinan,” tegasnya.
Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, pihaknya meminta para pengusaha menjalankan aturan yang berlaku. Baik soal buruh dan pekerja maupun aturan tentang perizinan, sehingga pengusaha berjalan sesuai aturan yang belaku.
Baca Juga: Rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang: Tagih Piutang Pajak hingga Tambah Ruang Kelas
“Kami akan memanggil pihak perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran secepatnya. Apakah benar ada aturan yang dilanggar atau tidak. Sehingga investasi yang mereka tanamkan di Kabupaten Tangerang juga berdampak baik bagi pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya, puluhan buruh Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mendatangi gedung DPRD, Senin (15/2). Mereka mengadu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Hearing ini pun diterima langsung oleh Ketua dan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang.
Ketua LBH sekaligus Koordinator Kasbi Maman Nuriman mengungkapkan, kedatangan puluhan buruh ini untuk menyampaikan keluh kesah para buruh. Mulai dari PHK sepihak yang dilakukan berbagai perusahaan, hingga hak-hak normatif yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.
Maman merinci ada sejumlah perusahaan seperti PT. Mitra Serasi Jaya dan Victory Chingluh Indonesia, PT. Long Teng Iron and Steel Products di Pasar Kemis, PT. Cipta Coilindo dan PT. Daya Presindo Utama di Kosambi. Hampir rata-rata perusahaan ini dengan alasan pandemi Covid-19, merumahkan karyawan hingga melakukan PHK sepihak. Ironisnya lagi, gaji karyawan dikurangi bahkan uang pesangon tidak dibayarkan sesauai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami sudah melakukan upaya-upaya sesuai aturan perundang-undangan. Bahkan dinas terkait juga telah mengeluarkan anjuran kepada perusahaan untuk membayarkan kewajibannya, namun itu tidak digubris,” terang Maman.
Lebih parah lagi, ada salah satu perusahaan yang melarang buruh perempuannya untuk mengambil cuti haid. Bahkan para buruh yang kesakitan saat haid, hanya disuruh istirahat di musala tanpa ditangani di klinik kesehatan. “Mohon kepada Bapak Dewan yang terhormat, kiranya bapak bisa melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran ini,” pungkasnya. (aditya)
Baca Juga: DPRD Dorong Pemkab Tangerang Perkuat Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Kekerasan Seksual
