SATELITNEWS.ID, LEBAK–Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebak mengakui, jika pembinaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Bumi Multatuli belum maksimal. Hal itu diakibatkan, masih minimnya anggaran.
Kesbangpol mencatat, di Kabupaten Lebak terdapat 314 Ormas. Sejauh ini, baru 50 lebih diantaranya yang diketahui terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Karena refocusing, jadi memang tidak ada sama sekali anggaran untuk itu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Poldagri dan Ormas Kesbangpol Lebak, Tati Suryati, Jumat (9/4).
Katanya, pembinaan terhadap ormas sangat penting dilakukan, salah satunya mendorong Ormas untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Namun kembali lagi pada persoalan anggaran, hal itu tidak bisa dilakukan dengan maksimal.
“Minimal per triwulan, mereka melaporkan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan. Bagaimana kegiatan yang mereka lakukan, apakah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Ini nantinya jadi bahan evaluasi kami,” terang Tati.
Kemudian Tati berharap, setiap organisasi kemasyarakatan benar-benar memahami setiap poin-poin aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2017. Pemahaman ini tidak lepas, untuk membangun Lebak yang lebih baik lagi.
“Undang-undang ini yang juga menjadi penting disampaikan dan dipahami oleh Ormas agar kegiatan yang dilakukan tidak menyalahi aturan,” tambahnya.
Baca Juga: PMI Banten Perkuat Kesiapsiagaan Relawan Hadapi Situasi Darurat
Saat disinggung, sejauh ini koordinasi Kesbangpol dengan para Ormas seperti apa? Tati mengaku, sejauh ini berjalan dengan baik. “Kesbangpol selalu memonitoring para Ormas tersebut, ya intinya pengawasan terus dilakukan agar mengetahui jumlah ormas atau lainnya,” imbuhnya.
Pada prinsipnya tambah Tati lagi, keberadaan Ormas merupakan mitra dan diharapkan membantu kemajuan daerah melalui program – program kerja mereka masing – masing, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat.
Karena, ormas itu kepengurusan dan anggotanya merupakan unsur masyarakat. (mulyana/mardiana)
