SATELITNEWS.ID, SERANG–Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan, siap melakukan sinergi dengan Ombudsman, dalam hal pelayanan dasar publik kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur, didampingi Sekda Banten Al Muktabar, saat menerima perwakilan Ombudsman RI, di Rumah Dinas, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Serang, Selasa (27/4). “Saatnya kita melakukan sinergisitas, biar memiliki pemahaman yang sama. Karena banyak masalah-masalah yang menjadi perhatian dari Ombudsman, yang tidak kita pahami,” kata Wahidin Halim, Selasa (27/4).
Gubernur mengatakan, Pemprov Banten telah melakukan kerjasama dengan banyak institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, bagi masyarakat. Misalnya soal pencegahan korupsi, Pemprov telah bekerja sama dengan KPK dan berhasil menjadi urutan 4 terbaik, dalam indeks pencegahan korupsi.
Kerjasama tersebut kata Gubernur, untuk memastikan agar program-program masyarakat bisa sampai dan tidak terjadi penyelewengan. “Selama ini, kami sudah melakukan langkah-langkah dengan KPK. Ada kerjasama dalam hal pembinaan,” ujar WH.
“Kami juga sudah bekerja sama dengan BPKP. Jadi rencana pembangunan di review dulu BPKP, baru kemudian dijalankan. Ini untuk memastikan, agar program yang dibuat bisa tepat sasaran,” sambung Gubernur.
Untuk bidang pendidikan, Gubernur juga mengatakan, Pemprov Banten selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Baik dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, maupun kesejahteraan guru.
Baca Juga: Pelayanan Publik Masih Jadi Titik Rawan, Pemda Terbanyak Diadukan
“Termasuk guru swasta, kita kasih insentif Rp 500 ribu per bulan. Jadi ini sebagai motivasi bagi guru, agar memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi pendidikan di Banten,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga siap memfasilitasi Ombudsman Banten, dalam penyediaan lahan untuk kebutuhan kantor. Gubernur langsung memerintahkan Sekda, untuk mencari lahan guna kebutuhan Sekretariat Ombudsman Banten.
“Kalau lahannya saya bisa kasih, sama seperti BPKP. Nanti pak Sekda akan cari, lahan mana yang bisa digunakan oleh Ombudsman,” pungkasnya.
Sementara, anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Patika SP menyampaikan, terima kasih atas sambutan yang diberikan Gubernur kepada Ombudsman. Ia meminta, agar ke depan sinergitas Pemprov dan lembaganya bisa terjalin lebih maksimal, dalam rangka memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih atas support yang telah kami terima, khususnya atas kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Maksud kedatangan kami, kami perlu mendapatkan masukan terkait Ombudsman yang di Banten soal kinerja. Apakah sudah baik atau tidak, juga program-program yang dimiliki Ombudsman dimata Pak Gubernur, apakah ada yang kurang, monggo disampaikan saja, kami menyerap semuanya,” ungkap Yeka.
Terkait dengan lahan yang akan diupayakan Pemprov Banten, untuk kebutuhan kantor Ombudsman, Yeka akan segera melaporkannya ke pusat. “Terima kasih Pak Gubernur. Jadi kalau Pemprov Banten bisa menyediakan lahan untuk kebutuhan kantor Ombudsman Banten, saya langsung laporkan ke pusat. Agar kami bisa langsung mengajukan anggaran, untuk pembangunannya,” tambahnya.
Baca Juga: Ketua Ombudsman Ditangkap, Lembaga Minta Maaf ke Publik
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia-pun menyampaikan terima kasih, atas upaya Pemprov dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya untuk masyarakat Pulau Tunda.
“Kami di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten, sudah berusaha menjalankan kewenangan kami, sudah melakukan berbagai koordinasi dengan OPD-OPD, untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Misalnya, dengan Dinas ESDM kemarin, soal masalah listrik di Pulau Tunda. Alhamdulillah, Pemprov Banten menghibahkan genset 200 KPA untuk Pulau Tunda, yang membuat warga disana sudah diterangi listrik,” terangnya.
Dedy berharap kedepannya, Pemprov Banten bisa memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, peternakan dan kelautan. Agar ada agenda dari Pemprov Banten kepada masyarakat, yang berada di level bawah bisa mendapatkan hak-hak-nya dengan baik, dan bisa lebih sejahtera.
“Kita siap mendampingi Pemprov Banten, agar pelayanan publik lebih baik dan meminimalkan mall administrasi,” imbuhnya. (rls/mardiana)
