SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Buntut dari pernyataan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang, soal ibu hamil yang ditandu ketika ingin mendapatkan persalinan menuai kecaman. Hingga puluhan warga dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinkes, Setda dan DPRD Pandeglang, Kamis (6/5).
Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Sidangresmi (Jarami) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang itu berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka menuntut Dinkes Pandeglang agar meminta maaf atas postingannya di instagram, karena dinilai menyakiti hati mereka.
Bagitu juga Kabag Humas dan Protokoler Setda Pandeglang, Tubagus Nandar Suptandar dituntut agar turun langsung ke lapangan dan meminta maaf, serta klarifikasi atas pernyataan press rilisnya yang mengatakan jalan tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara.
Saat unjukrasa, mahasiswa dan warga membawa lumpur dari jalan yang rusak tersebut, hingga ditaburkan di depan gerbang Setda Pandeglang. Selain itu, warga juga membuat teatrikal ibu hamil yang sedang ditandu, sebagai untuk menunjukan betapa ironisnya kondisi infrastruktur rusak disana, hingga menyiksa rakyat.
Bahkan mahasiswa dan warga juga sempat ricuh, sambil melemparkan telur ke kantor Dinkes. Hal itu terjadi ketika hendak merangsek ke kantor Dinkes Pandeglang dan kekesalan itu muncul, karena tak kunjung ditemui oleh Kepala Dinkes Pandeglang, Randen Dewi Setiani. Namun kericuhan itu dapat dilerai oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya aksi unjuk rasa berlangsung damai kembali.
Usai dari Dinkes dan Setda Pandeglang, massa aksi langsung merangsek juga ke gedung DPRD Pandeglang. Namun karena tak ada yang menemui, akhirnya massa aksi melempari gedung itu dengan lumpur jalan yang dibawa. Massa pun membubarkan diri dengan tertib sambil mengancam bakal datang kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak.
Orator aksi, Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya sangat menyangkan atas sikap Dinkes Pandeglang yang dilontarkan melalui media sosial (Medos) resminya, bahwa musibah Enah ditandu hal yang biasa dan dikatakan budaya gotong royong.
“Jelas kami sakit hati dan marah atas sikap mereka (pihak Dinkes) yang mengatakan ditandu adalah budaya gotong royong. Padahal, kami juga tidak menginginkan peristiwa itu terjadi. Namun karena akses jalan rusak berat, terpaksa kami menandu ibu Enah,” teriak Fauzi dalam orasinya, Kamis (6/5).
Ditegaskannya, sikap kepala dan jajaran Dinkes Pandeglang, jelas tak punya rasa simpati sehingga melukai hati masyarakat Kabupaten Pandeglang, khususnya masyarakat Sukaresmi.
“Makanya kami datangi ke sini (Kantor Dinkes), agar mereka meminta maaf secara langsung. Namun malah menghilang tak menemui kami. Mereka benar-benar pengecut dan tak bertanggungjawab,” tandasnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) dari Jarami, Ahmad Muhtadin mengatakan, seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang dilanda kesulitan, bukan malah menghindar dan mencari pembenaran sendiri seolah-olah tak bersalah.
Alasan melalui siaran pers nomor 03/HMSP-RLS/V2021 yang tercatum dalam point 4 bahwa status jalan tersebut merupakan jalan setapak milik PT. Perkebunan Nusantara, sehingga Pemda tak dapat membangunnya.
“Dalam press rilis itu jelas pembodohan dan pembohongan publik. Sebab, jalan itu ada sejak 80 tahun lalu dan status kepemilikannya murni punya masyarakat. Apalagi yang sedang ditampilkan Pemda Pandeglang kepada rakyatnya, press rilis itu hanya alibi untuk menutupi kebokbrokan mereka,” teriaknya.
Maka dari itu tegasnya lagi, Jarami bersama para pengurus IMM Cabang Pandeglang menutut kepada Tubagus Nandar Suptandar agar segera mengklarifikasi atas siaran persnya tersebut.
“Tadi kami serahkan bukti surat pernyataan bersama yang ditandatangani pemilik tanah yang sudah siap tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan. Maka dari itu, kami juga mendesak agar segera dilakukan pembangunan,” tandasnya.
Namun baik Kepala Dinkes maupun Kabag Humas dan Protokoler Setda Pandeglang sedang tidak ada dikantornya. Sehingga yang menemui masa aksi hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Juhanas Waluyo.
Juhanas mengatakan, kepada massa aksi bahwa Kabag Humas dan Protokoler sedang tidak masuk kantor karena lagi sakit diare. “Pak Nandarnya sedang tak masuk, sehingga tak bisa menemui. Katanya sih lagi sakit kena diare, biar saya saja yang menerima dan nanti saya sampaikan,” kata Juhanas, kepada masa aksi.
Akhirnya, massa aksi pun luluh dan menitipkan surat pernyataan bersama yang ditanda tangani pemilik tanah, yang sudah siap tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan. “Ok, nanti saya langsung sampaikan ya,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, selain kalangan aktivis yang kesal, Komisi IV DPRD Pandeglang juga geram atas perilaku atau tindakan Dinkes Pandeglang, yang beberapa waktu lalu melalui akun Instagram dinkes_pandeglang memposting foto ibu hamil ditandu pakai sarung dan dianggap hal itu “budaya gotong royong yang perlu dicontoh”.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat menilai, pihak Dinkes tidak pantas melakukan hal tersebut. Harusnya tegas Habibi, Dinkes melakukan tindakan penanganan lanjutan terhadap kondisi pasien pascamelahirkan yang ditandu tersebut.
“Boleh saja pada saat melakukan upaya tindaklanjut penanganan difoto lalu diposting di akun media sosial,” kata Habibi saat dihubungi via telepon, Rabu (5/5). (nipal/aditya)
