SATELITNEWS.ID, SERANG—Sebanyak 70 pabrik atau perusahaan di Provinsi Banten pindah dan gulung tikar atau bangkrut akibat pandemi Covid-19. Namun jumlah tersebut dapat disiati dengan investasi yang masuk serta berdirinya 100 pabrik, sehingga mampu mengatasi jumlah pengangguran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi, Selasa (15/6) mengatakan, selama kurun waktu satu tahun, tercatat ada sekitar 70 perusahaan pindah maupun tutup atau gulung tikar.
“Yah perbandingannya perusahaan yang pindah dan tutup itu kurang lebih sekitar 70 an perusahaan. Tapi kan datang yang baru mungkin sudah lebih dari 100 pabrik. Ini artinya kondisi ketenagakerjaan di Banten tetap kondusif,” katanya.
Ia mengatakan, meskipun banyak karyawan yang dirumahkan dan di PHK karena perusahaan tutup serta berpindah ke daerah lain, namun banyak juga karyawan yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang baru buka di Banten.
“Hitungan kami sejak awal tahun 2021 ini sudah lebih dari 20 ribu karyawan yang direkrut. Belum lagi yang tidak diketahui oleh Disnaker,” kata dia.
Dengan demikian, kata Al Hamidi, kondisi investasi dan ketenagakerjaan masih kondusif di Banten, sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Banten.
Baca Juga: PT PWI 6 Bakal Cabut dari Lebak, Nasib Buruh Jadi Sorotan
“Ini artinya iklim ketenagakerjaan di Banten kondusif. Sehingga membuat kepercayaan para invesator. Buktinya Banten berada di peringkat empat secara nasional untuk PMDN (penanaman modal dalam negri),” kata Alhamidi.
Ia mengatakan, sebelumnya memang ada sejumlah pabrik yang pindah dan mengembangkan investasinya ke daerah lain termasuk Jawa Tengah. Perusahaan-perusahaan tersebut terutama untuk perusahaan alas kaki dan garment.
“Kami juga belum mengerti kenapa disisi lain investasi dan perekrutan karyawan baru juga banyak, tapi persentase pengangguran di Banten masih tetap tinggi,” kata Alhamidi.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan, gelombang relokasi pabrik dari wilayah Banten dan Jabodetabek ke wilayah lain seperti Jawa Tengah kembali mengemuka. Alasan utamanya selain soal mengejar upah, ternyata ada alasan mulai meratanya pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa seperti tol Trans Jawa yang sudah terkoneksi. (rus/bnn/gatot)
