SATELITNEWS.ID, SERPONG—Peningkatan jumlah kasus Covid-19 membuat Pemkot Tangerang Selatan berpikir ulang tentang rencana membuka pembelajaran tatap muka (PTM), Juli 2021 mendatang. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan harus berhati-hati sebelum memutuskan PTM dibuka.
“Dengan naiknya angka Covid-19 ini saya dan dinas terkait akan melakukan evaluasi kembali mengenai PTM yang akan dilakukan pada bulan Juli. Kemungkinan PTM belum bisa diadakan jika akhir Juni ini angka kasus Covid-19 belum melandai,” ujar Benyamin, Kamis (17/6/2021).
Sebelumnya Benyamin Davnie menyatakan Pemkot Tangsel sudah siap membuka PTM dengan syarat tertentu yang mewajibkan setiap sekolah memenuhi protokol kesehatan sangat ketat. Selain itu vaksinasi guru sudah dilaksanakan.
Pengelola Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Suhara Manulang meminta agar pemerintah mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum membuka pembelajaran tatap muka.
“Sebaiknya kasus Covid-19 di Tangsel bisa dikendalikan terlebih dahulu, ketika sudah ada kecenderungan untuk turun dan mulai terkontrol baru bisa diadakan PTM. Namun kembali lagi itu kebijakan bapak wali kota beserta jajarannya,” ujar Suhara.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan bahwa PTM terbatas pada Juli mendatang tetap berjalan. Namun, pembukaan sekolah akan disesuaikan dengan kondisi Covid-19 di daerah masing-masing. Hal itu terutama untuk daerah-daerah yang mengalami kenaikan kasus dan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Desak Pengelola WTP Serpong Lagoon Ganti Rugi
”Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas,” kata Nadiem saat rapat bersama Komisi X DPR RI Selasa (15/6).
Menurut dia, itu suatu keharusan yang dialami semua sektor dalam masa penerapan PPKM tersebut. Bukan hanya pendidikan. Aturan soal PPKM itu, lanjut Nadiem, sejatinya menjadi bagian dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait PTM terbatas pada Juli. Menurut dia, PPKM akan menjadi instrumen rem di daerah, baik kelurahan maupun desa.
”PPKM itu bisa mem-bypass atau bisa saja menganulir selama dua minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas,” ungkapnya.
Sekolah akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa PPKM. Karena itu, satuan pendidikan diminta untuk tetap menyiapkan materi pembelajaran daring. Setelah PPKM berakhir, PTM terbatas harus kembali dilaksanakan. Sekolah perlu mengantisipasi kondisi tersebut. ”Semua sekolah sudah harus siap-siap, mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM atau tidak, harus mulai siap-siap sekarang,” paparnya. (mg4/gatot)
