SATELITNEWS.ID, SERANG—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan warga miskin tak mendapatkan bantuan sosial (bansos) saat mengunjungi Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Selasa (10/8/2021). Muhadjir mengunjungi Teluknaga untuk meninjau distribusi bantuan sosial.
Saat melakukan peninjauan, Menko PMK menemukan banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bantuan sosialnya terhenti cukup lama.
“Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti. Padahal mereka secara ekonomi kalau dilihat dari rumah-rumahnya, kemudian jumlah keluarga, itu sebetulnya masih layak mendapatkan bantuan,” ungkap Muhadjir dalam keterangan resminya.
Menurut Muhadjir, penyebab bansos terhenti itu adalah perbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan pihak Desa Teluknaga. Selain itu banyak warga yang belum memiliki NIK, serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah, Menko Muhadjir meminta kepada pihak desa untuk gotong royong bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS. Dia juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil terkait masalah warga belum memiliki NIK.
“Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka-mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini,” ujar Muhadjir yang juga mengunjungi Teluknaga untuk membagikan paket bantuan sosial dari hasil donasi pegawai Kemenko PMK kepada warga, serta membagikan masker kepada masyarakat itu.
Kepala Desa Teluknaga Atik mengatakan jumlah KPM PKH dan BPNT yang terhenti bantuannya sebanyak mencapai ratusan. Namun dia tidak mengetahui berapa jumlah detailnya.
“Banyak ada ratusan, tetapi jumlah detailnya kurang tahu, datanya ada di kantor sementara saya sedang diluar, ” kata Atik, Rabu (11/8/2021).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari para pendamping terkait adanya para KPM yang terhenti bantuannya di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga. Namun, kata Ujat, faktor utama yang sering terjadi adalah adanya pembekuan atau terhentinya bantuan disebabkan tidak sinkronnya data NIK dengan catatan sipil (Casip).
“Biasanya si NIK nya tidak sepadan dengan Casip, ” katanya.
Ujat menjelaskan, sebelum masa kepemimpinan Risma, ketika NIK sama dan nama sedikit berbeda dana bantuan masih bisa dicairkan. Namun saat ini ketika huruf beda sedikitpun bantuan akan dibekukan.
“Kan banyak yang NIK-nya nama lengkap, sementara di kartu nama panggilan. Kalau dulu masih bisa cair kalau saat ini susah. Jadi harus ada sinkronisasi atau kesepadanan data nama, alamat harus lengkap dan pas,”katanya. (alfian)
