SATELITNEWS.ID, PADARINCANG, SN—Ribuan warga kembali berkumpul melakukan Istighosah untuk menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kampung Wangun, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Minggu (8/3). Berbeda dengan sebelumnya, Istighosah yang dilakukan saat ini mendapat dukungan dari berbagai daerah di Provinsi Banten dan turut hadir sebagai bentuk solidaritas. Istighosah dan mimbar bebas berlangsung di depan akses pintu masuk pembangunan PLTPB.
Ustad Aunillah dalam orasinya mengatakan, maksud dari Istighosah dan mimbar bebas itu untuk menolak pembangunan PLTPB. Kemudian, menuntut pemerintah agar mencabut SK Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Kaldera Danau Banten.
“Istighosah dan mimbar bebas ini kami lakukan dalam rangka menolak pembangunan geothermal dan cabut sk wkp kaldera Danau Banten,” ujarnya.
Ia mengatakan, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, kini sudah berjalan hingga 5 tahun lamanya. Hal itu juga merupakan bukti tekad masyarakat dalam menolak Geothermal di Padarincang.
“Kami berjuang sudah 5 tahun lamanya, segala bentuk hinaan, caci maki, bahkan adu domba ulama dengan masyarakat kami terima begitu saja. Dengan keikhlasan dan keteguhan, kami tetap berdiri tegak untuk tetap menolak PLTPB untuk menjaga kampung halaman kami dari kerusakan,’ tegas Aunillah.
Selain itu, dalam orasi mimbar bebas selanjutnya, Kiai Jamaludin dari Kabupaten Pandeglang mengatakan, masyarakat harus tetap bersatu untuk menolak pembangunan PLTPB dan mengusir perusahaan yang telah meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Tahun 2027, Pemkab Serang Gelar Pilkades Serentak di 191 Desa
“Usir perusahaan yang meresahkan masyarakat, rakyat siap berjuang sampai titik darah penghabisan, dalam perjuangan penolakan pembangunan yang merusak,” tegasnya.
Senada tokoh masyarakat Padarincang, Doif. Ia menyatakan setelah aksi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang tidak dikehendaki masyarakat, maka pihaknya bersama ribuan masyarakat dan alim ulama menggelar istighosah.
“Kami meyakini bahwa kedaulatan Padarincang adalah milik rakyat Padarincang. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan oleh kekuatan manapun, kami akan tetap berjuang untuk melakukan penolakan terhadap perusakan alam di Padarincang,” pungkasnya. (muf/bnn/gatot)
