SATELITNEWS.ID, SERANG—Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) belum berani mengambil kebijakan melakukan lockdown atau menutup akses total di Banten dalam penanganan virus corona atau Covid-19. Banyak hal menjadi pertimbangan karena kebijakan itu berpotensi memengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi.
“Kalau lockdown ada pertimbangan-pertimbangan khusus, tidak sederhana,” kata WH kepada wartawan usai memimpin rapat kejadian luar biasa (KLB) virus corona di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (16/3). Turut hadir dalam rapat koordinasi adalah Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Serang Syafrudin, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Korniawan hingga pimpinan lembaga vertikal serta instansi terkait penanganan virus corona.
Dikatakan WH, pertimbangan lockdown harus dipikirkan secara matang. Diperlukan kebijakan cermat, baik secara langsung atau tidak langsung dan dilihat dari berbagai sektor. Selain itu juga dalam prosesnya harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Menyangkut ekonomi, menyangkut inflasi, menyangkut interaksi sosial. Tentunya boleh kita analisa tapi perlu kita laporkan ke pemerintah,” ungkapnya.
Pertimbangan lainnya, kata dia, sejumlah daerah di Provinsi Banten saat ini menjadi penyuplai bahan pokok ke daerah lain terutama DKI Jakarta. Kemudian juga banyak warga Banten yang bekerja di ibukota negara.
“Kita lihat aktivitas sosial masyarakat Banten yang dari Lebak saja hampir tiap hari ke Jakarta sebaliknya dari Jakarta pulang ke Serang, ke Lebak (dan daerah lain,” terang WH.
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
Meski belum menjadi kebijakan, pihaknya tetap akan membahasnya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembahasan akan dilakukan untuk mengukur layak atau tidaknya Pemprov Banten untuk memberlakukan lockdown.
“Karena ini (pemberlakukan lockdown, red) memerlukan TNI, memerlukan polisi dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan terakhir. Masih kita bicarakan, kalau itu tidak gampang. Ini bagaimana nanti kita rapatkan dengan teman-teman di forum,” jelas dia.
Untuk saat ini, pihaknya melakukan sejumlah persiapan langkah-langkah pro aktif bersama bupati dan walikota. “Kita sudah melakukan pemantauan, kita sekarang bersama dengan Forkopimda melakukan langkah-langkah berikutnya. Mengantisipasi jangan sampai nanti penyakit ini akan terus berkembang,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga menegaskan, penetapan status lockdown adalah kebijakan pemerintah pusat. Keputusan itu tidak boleh diputuskan oleh pemeritah daerah.
“Perlu saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemda,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk melakukan lockdown satu daerah. Jokowi menambahkan, pihaknya terus memberikan perintah yang terukur agar Indonesia bisa menghambat penyebaran Virus Corona. Sehingga tidak memperburuk dampak ekonomi.
Baca Juga: Pengamat Sebut Program Sekolah Gratis di Banten Belum Berdampak Signifikan
“Oleh karena itu semua kebijakan baik dari pusat maupun daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak membuat semakin memperburuk keadaan,” ungkapnya.
Jokowi mengatakan penyebaran wabah virus Corona di Indonesia diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 60 hingga 80 hari ke depan. Momen tersebut bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Jokowi telah menginstruksikan agar Rumah Sakit (RS) di tanah air dapat meningkatkan layanan dalam menangani kasus Covid-19.
“Saya kira sudah saya sampaikan bahwa dari rumah sakit pemerintah sebanyak 132 RS, ditambah 109 dari RS TNI, ditambah 65 RS Polri, plus RS BUMN,” ujarnya.
Saat ini Jokowi bersama jajaran menteri masih menghitung puncak penyebaran virus Corona dan langkah mitigasinya. “Kita berhitung mengenai puncak itu sekali lagi,” ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga telah menginstruksikan kepada menteri-menteri yang bertugas dalam mengamankan kebutuhan pangan nasional untuk saling berkoordinasi. “Saya sudah perintahkan Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, kepada Bulog agar menjaga stok barang terutama sembako, bahan-bahan pokok betul-betul tersedia dan siap,” tuturnya.
Seperti diketahui, saat ini harga sejumlah bahan merangkak naik seiring dengan hambatan logistik impor dan efek pembelian masyarakat secara borongan yang cemas terhadap wabah virus Corona. “Terutama melalui Bulog, baik berupa beras, bawang putih, gula, semuanya sudah disiapkan dan sudah diperintah 2 minggu lalu,” pungkasnya. (rus/bnn/gatot)
