SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Sebanyak 400 ribu lebih masyarakat Kota Tangerang menjadi peserta program Universal Health Coverage (UHC). Mereka masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Diketahui, program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni mengatakan, setidaknya ada sekitar 416 hingga 420 ribu masyarakat miskin yang menjadi peserta program tersebut. Pihaknya menjamin itu lewat iuran BPJS Kelas III. “Jumlah peserta UHC ada 420 ribu atau 416 ribu, konkretnya saya enggak hapal. Itu jaminan kesehatan lewat BPJS Kesehatan kelas tiga,” ujarnya, Selasa, (11/01/2022).
Dia mengatakan, anggaran Dinkes Kota Tangerang paling banyak diserap untuk program itu. Alokasi, 20 persen dari anggaran Dinkes Kota Tangerang di 2022. “Kalau nggak salah 20 persen. Pemkot Tangerang sudah berupaya berikan anggaran terbaik untuk pelayanan kesehatan,” katanya.
Diketahui, iuran BPJS kesehatan kelas 3 yakni Rp 42 ribu per bulan. Bila dikalkulasikan dengan jumlah perkiraan penerima program UHC 420 ribu orang, maka alokasinya sebesar Rp 211.680.000.000. Namun demikian, Dini pihaknya belum mengkalkulasi anggaran yang disediakan untuk UCH itu.
“Tahun ini (2022) kita masih anggaran murni jadi belum full setahun jadi kita akan cek bagaimana kepesertaannya. Kalau UHC tahun 2021 Rp 195 miliar,” ungkapnya. Selain dialokasikan untuk UHC, anggaran itu kata Dini juga terserap untuk program lainnya. Seperti, pembangunan yakni untuk menghindari kematian ibu dan anak, kemudian menurunkan stunting serta kasus TBC.
“Jadi kalau untuk secara keselamatan paling besar untuk UHC, jadi paling besar premi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kalau promosi kesehatan kita mengacu pada prioritas pembangunan yakni mengindari kematian ibu dan anak, untuk menurunkan stunting, jangan sampai ada kenaikan kasus TBC itu prioritas,” tuturnya.
Baca Juga: Dislipidemia dan Obesitas Jadi Temuan Tertinggi CKG di Kota Tangerang
Anggaran itu juga dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Mengingat saat ini Presiden Jokowi Widodo belum mencabut terkait wabah itu. “Nah kalau Covid, karena presiden tidak mencabut jadi masih pandemi maka tentunya ini jadi prioritas tambahan, jadi disesuaikan dengan proporsi-nya. Kemudian, hal-hal yang dibutuhkan misalnya APD, itu kan mau Covid-19 atau tidak harus ada cuma porsi lebih banyak, masker,” pungkasnya. (irfan)
BeritaTerbaru
