SATELITNEWS.ID,TANGERANG— Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 menunjukkan 134,24 ribu jiwa masyarakat Kota Tangerang berada di garis kemiskinan. Angka itu menunjukkan peningkatan dibandingkan pada Tahun 2020 yakni sebanyak 118,22 ribu jiwa.
Menanggapi data tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggencarkan program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan.
“Tentunya ini kan sudah nyata dan sudah ada maka harus ada upaya tanggung jawab dari Pemerintah Kota Tangerang. Terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai dan sesuai, artinya tepat sasaran,”ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji, Jumat, (4/3).
Dia mengatakan DPRD Kota Tangerang akan mendukung upaya Pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ini.
“Pada anggaran tahun 2023 kita minta eksekutif untuk membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tepat sasaran. Nah ini harus dikaji. Bukan hanya BLT (Bantuan Langsung Tunai). BLT itu kan tidak menjadikan seseorang di kemudian hari secara ekonomi bisa berdaya,” tegas Saeroji.
“Ibaratnya tepuk air saja, tidak diberdayakan. Pemberdayaan itu harus tepat sesuai kebutuhan. Sesuai dengan keahlian masyarakat, makanya dikaji. Mentang-mentang sudah menganggarkan tapi tidak tepat sasaran, sama saja,” tambah Saeroji.
Baca Juga: BPS Tunda Rilis Data Ekspor-Impor
Dia menuturkan sebenarnya Pemkot Tangerang memiliki sejumlah program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Seperti pemberdayaan UMKM, Tangerang Emas, pelatihan keahlian dan kewirausahaan.
Namun demikian, menurut Saeroji program tersebut belum berjalan maksimal. Sebab, angka kemiskinan masih meningkat.
“Sebenarnya itu kurangnya koordinasi yang belum maksimal antar OPD , misalnya Disnaker memberikan pelatihan sesuai dengan daerah tertentu yang dibutuhkan, nah ini kan mereka kemudian tidak selesai sampai di sana,” jelasnya.
Seperti Tangerang Emas, kata dia tak semua masyarakat miskin dapat mengaksesnya. Lalu, pelatihan keahlian yang harus benar-benar dipantau perkembangan setiap peserta.
“Termasuk juga UMKM yang sudah berjalan maka harus didampingi. Pendamping bukan hanya hanya orang-orang yang teoritis, pendamping memang orang lapangan dan sudah terjun di lapangan, jadi bukan orang itu lagi,” pungkasnya. (irfan)
