SATELITNEWS, LEBAK—Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak menyoroti program pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak. Mereka menilai serapan tenaga kerja tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Salah satu wakil rakyat yang memberi penilaian itu adalah Imad Humaedi. Ia mengatakan, apa yang dihasilkan dari program pelatihan kerja tak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan. “Saya mengkritik keras Disnakertrans terkait pelatihan tenaga kerja,” ujar politisi PPP ini.
Alasan dirinya memberi kritik keras terhadap salah satu program kerja Dinaskertrans kata Imad bukan tanpa alasan. Sebab, pelatihan yang digelar Disnaker dengan anggaran yang tidak sedikit tidak sesuai dengan tenaga kerja yang kemudian diserap oleh perusahaan. “Maksud kami di tahun ini ngapain lagi ngadain pelatihan, yang tahun 2021 aja enggak jelas kok,” timpal Imad.
Imad membeberkan, sesuai rencana awal Disnaker, peserta yang sudah selesai mengikuti pelatihan akan langsung dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Lebak. Faktanya kata dia hanya omong kosong. Artinya, ini harus menjadi evaluasi agar anggaran yang ada tidak sia-sia dan penanggulangan terhadap pengurangan bisa sesuai harapan.
Imad justru menuding pelatihan yang dilakukan Disnakertrans justru hanya menghambur-hamburkan anggaran asal dana untuk pelatihan kerja bisa terserap. “Mau mereka peserta kerja ke mana enggak masalah, kan salah juga, ngapain diadain pelatihan. Kalau udah begini nanti kita cek nih berapa anggarannya, nanti kami dalami juga,” tutur Imad.
Komisi III kata dia, sudah menyampaikan ke Disnaker bahwa tidak perlu ada pelatihan lagi di tahun 2022. Pihaknya lebih mendorong agar Disnaker mengupayakan dulu ratusan peserta pelatihan tahun sebelumnya yang belum bekerja.
Baca Juga: PT PWI 6 Bakal Cabut dari Lebak, Nasib Buruh Jadi Sorotan
“Tapi kata mereka sudah dilakukan sudah beres untuk 32 orang sekitar Rp120 juta, pelatihan komputer. Saya tanya ini pelatihan terus peserta mau dikerjakan di perusahaan mana, kata Pak kadis nanti siapkan ke perusahaan yang butuh, tapi buktinya enggak perusahaan yang terima kok,” sebut Imad.
“Saya cek beberapa peserta, mereka bilang hanya pelatihan saja dan enggak ada itu tujuan kerja ke perusahaan mana. Jadi kami berpikir ini ngehabisin uang untuk pelatihan aja, yang penting ada pelatihan masalah kerja ya terserah, rusak lah APBD kita,” tegas Imad.
Sementara Kabid Penempatan Pelatihan dan Perluasan Tenaga Kerja Rully Chaeruliyanto mengaku, terkait sorotan komisi III DPRD Lebak, penjelasannya akan langsung disampaikan Kepala Disnakertrans. “Nanti ada rilisnya langsung dari pak kadis, sekalian nanti disampaikan sama beliau,” kata singkatnya.(mulyana)
