SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Anggaran makan dan minum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang di tahun 2022 mencapai Rp6,7 miliar. Hal itu tertuang di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari laman tersebut diketahui, bahwa pengadaan untuk makanan dan minuman rapat ini dipecah menjadi 13 paket dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp6,5 juta hingga Rp2,5 miliar. Kemudian Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan I mencapai Rp2.563.833.000 dan Belanja Makanan dan Minuman Triwulan III yang mencapai Rp2.563.833.000.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Uyung Mulyardi membenarkan, bahwa biaya fantastis dari pengadaan makanan dan minuman untuk rapat tersebut sudah direncanakan berdasarkan jumlah kegiatan yang disusun.
Namun ketika ditanya lebih lanjut terkait rincian dari anggaran tersebut, Uyung masih enggan berbicara banyak. Sebab katanya, dia masih harus mempelajari perihal tersebut.
“Kalau informasi dari Sirup, barang kali itu sesuai dengan apa yang ada di dalam rencana. Sefantastis itu, mungkin sudah direncanakan berdasarkan jumlah kegiatan yang disusun. Mungkin ada berapa kali (kegiatan). Jadi sudah disesuaikan dengan rencana yang akan kita lakukan,” singkat Uyung kepada Satelit News, Kamis (7/4).
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dan Praktisi Hukum, Anri Situmeang mengatakan, bahwa anggaran sebesar itu didasari dari apa, dan pihak Sekwan ataupun DPRD harus terbuka terkait hal tersebut. Menurutnya, jangan sampai terjadi monopoli dan anggaran fiktif untuk makan dan minum.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
Selain itu, kata Anri, pihak Sekwan dan DPRD harus merasa prihatin juga di masa sekarang ini, dimana masyarakat kesulitan tetapi justru terjadi pembengkakan anggaran untuk makan dan minum.
“Harusnya anggaran di atas Rp 200 juta dilakukan secara tender, kecuali dibawah Rp 200 juta, barulah boleh penunjukan langsung. Harus terbuka juga, siapa yang melaksanakan, PT atau perusahaan mana yang ditunjuk, jangan sampai ada yang memonopoli,” pungkasnya. (alfian/aditya)
BeritaTerbaru
