SATELITNEWS.ID, TANGERANG–Protes Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terhadap kondisi jalan milik Pemprov Banten yang kerap kebanjiran di kala hujan ditanggapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan. Dia mengklaim telah melakukan upaya dalam menangani ruas jalan yang kerap tergenang air di Kota Tangerang.
Kepala DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan untuk memantau kondisi drainase jalan, pihaknya menyiagakan pekerja.
“Ya kalau kita sudah lakukan pembersihan setiap saat. Kita kan ada pekerja untuk semua jalan provinsi di kota Tangerang,” ujar Arlan, Senin, (9/5).
Arlan menegaskan genangan yang terdapat di ruas jalan milik Provinsi Banten di Kota Tangerang tak hanya terjadi karena hujan atau sistem drainase yang buruk. Namun, juga disebabkan tata air perkotaan atau perumahan yang di Kota Tangerang.
“Nah sekarang sudah banyak alih fungsi di daerah perkotaan. Air dari perumahan, hotel dan pertokoan masuk ke drainase jalan (milik provinsi Banten). Gitu loh,” ungkapnya.
BacaJuga :
“Drainase jalan itu ngga akan bisa menampung seluruh air dari perumahan dan lain-lainnya. Karena drainase kita itu didesain untuk menampung air yang turun di badan jalan bukan drainase perkotaan,” tambah Arlan.
Arlan pun tak menyalahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang atas permasalahan tersebut. Namun, pihaknya mencoba mencari solusi bersama-sama dengan Pemkot Tangerang.
“Yang pasti nanti harus dibuat master plan perkotaannya, jadi nanti provinsi dengan kota benahi drainase jalan. Tapi buangannya kan banyak yang mengalir melewati jalan kota. Jadi ada penerusnya sampai ke pembuangan akhir jadi harus bersinergi,” jelasnya.
Jadi, kata Arlan apabila DPUPR Provinsi Banten membenahi jalan tersebut namun Pemkot Tangerang tak bersinergi akan percuma. “Jadi kalo kita benahi jalan provinsi tapi buangannya yang lewatin jalan kota (Kota Tangerang) tidak dibenahi ya sama saja,” imbuhnya.
Pihaknya pun akan melakukan pertemuan dengan Pemkot Tangerang membahas permasalahan tersebut. Sebab, kata dia hal ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk menangani drainase perkotaan.
Seperti di Jalan MH Thamrin. Jalan tersebut memang menjadi kewenangan Provinsi Banten dan kerap menjadi lokasi genangan bila hujan turun.
Kata Arlan genangan di jalan tersebut terjadi karena kawasan pertokoan yang membuang airnya ke drainase Jalan HM Thamrin. Bukan karena drainase Jalan MH Thamrin yang tersumbat sampah.
“Kalau di Thamrin genangan kawasan pertokoan, dan genangannya bukan karena drainase tertutup atau tersumbat, enggak. Itu kan banjir kawasan,” katanya.
Pihaknya pun susah merencanakan program untuk menangani masalah itu. Rencananya pada 2023 akan direalisasikan.
“Tapi kita sudah rencanakan di program tahun depan, terbesar dimensinya. Untuk tahun depan. Tapi itu juga tidak serta merta jadi solusi, harus ada juga perbaikan terhadap sistem drainase kawasannya. Karena buangan mereka,” ungkapnya.
Selain di Jalan MH Thamrin, DPUPR Provinsi Banten juga akan menangani masalah drainase di sejumlah jalan di Kota Tangerang tahun ini. Seperti di Jalan KH Hasyim Asy’ari dan HOS Cokroaminoto.
“Perbaikan jalan KH Hasyim Asy’ari. Dan tahun ini kita anggarkan Rp 10 Miliar untuk Hasyim Asy’ari untuk drainase. Lalu banyak juga di jalan kota, kayak di jalan Cokroaminoto sudah dianggarkan tahun ini, kita anggarkan Rp 3 Miliar,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memprotes kondisi ruas jalan milik Pemprov Banten yang hampir selalu tergenang banjir manakala hujan turun mulai memuncak. Arief bahkan “mengancam” akan menyurati Pemprov Banten setiap hari agar banjir di jalan – jalan tersebut segera ditangani.
“Ancaman” orang nomor satu di Kota Tangerang itu diungkapkannya saat menjadi pembina apel pada hari pertama kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1443 H pada Senin (9/5) pagi. Arief menilai masalah banjir di jalan provinsi selalu berulang dan bahkan cenderung meluas sementara upaya pembenahan nyaris tak terlihat.
“Ada genangan di jalan provinsi, surati provinsi. Kalau perlu bersurat setiap hari, nggak apa-apa setahun 365 surat kita kirimin. Karena apa? Kita di sini pemerintah kota yang harus langsung berhadapan dengan masyarakat,” ujar Arief, Senin (9/5).
Karena itu, Arief menambahkan komunikasi dan koordinasi harus intens dilaksanakan. Termasuk melalui surat kepada instansi yang lebih tinggi
“Kalau perlu tinggal dipersiapkan formatnya, tinggal dikirim (surat) saja tiap hari, begitu juga ke pemerintah pusat dan lainnya” ulangnya. (irfan)
