CIPONDOH, SNID–Dokumen-dokumen penting milik warga lenyap karena banjir di Tangerang. Warga berharap pemerintah dapat membantu mereka untuk membuat ulang dokumen penting yang hancur.
Akibat banjir yang terjadi sejak dua hari lalu warga di sebagian Kota Tangerang mulai disibukkan dengan harta benda penting mereka yang terendam. Namun selain barang berharga seperti elektronik dan kendaraan rupanya ada benda berharga penting lainnya yang harus diamankan yakni dokumen.
Asti Pratiwi salah seorang warga di Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Petir, mengatakan ijazah miliknya hancur terendam banjir. “Iya ijazah saya hancur kena banjir. Saya juga bingung gimana bikinnya lagi nanti,” ujarnya saat dijumpai di bantaran kali dekat Kelurahan Petir.
Selain itu, kata Asti, surat berharga lainnya yang juga rusak akibat terjangan banjir yakni BPKB motor dan juga dokumen kependudukan miliknya.
“Banyak yang rusak. Kalau barang saya masih bisa kumpulin uang lagi buat beli baru, tapi kalau dokumen bingung saya,” jelasnya. Sementara itu di lokasi yang berbeda Nasrul, (28) warga kompleks Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Ia mengatakan, air setinggi 90 cm yang menggenangi pemukimannya siang ini membuat dokumen penting miliknya rusak. “Dokumen penting saya, termasuk keluarga sudah pasti rusak. Karena ditinggal di dalam rumah,” ungkapnya.
Baca Juga: Kekeringan Meluas di Kota Tangerang, Warga Pinang Ambil Air dari Masjid dan Pertamina
Dokumen penting yang diyakini dia basah tersebut seperti ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen-dokumen pekerjaan. “Saya nggak sempat mengamankan dokumen-dokumennya,” ungkapnya.
Senada disampaikan Indri, (31), warga kompleks Ciledug Indah II. Ia malahan khawatir dokumen-dokumen miliknya dan keluarganya sulit diurusi lagi. “Khawatir susah ngurusnya nanti. Kayak ijazah dan KK sama dokumen keluarga lain kan pasti susah,” pungkasnya.
Sementara, ditemui di lokasi banjir Asda 1 Pemkot Tangerang Ivan Yudianto mengatakan jika masyarakat kehilangan dokumen penting bisa segera melaporkan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa ke kecamatan setempat. “Langsung lapor aja. Kami tidak akan mempersulit,” singkat Ivan. (iqbal/made)
