SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG – Dianggap perlu dilakukan kembali perbaikan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) sebanyak 60.463, Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang mulai melakukan verifikasi ketidaklayakan penerima Bansos.
Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah mengatakan, verivikasi itu harus dilakukan karena semua Bansos harus masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Diungkapkannya, yang masuk kedalam DTKS itu dari total jumlah 1,3 juta penduduk Pandeglang, lebih dari 60 persen sudah masuk.
“Padahal dari Peraturan Menteri Sosial (Permensos)-nya hanya boleh 40 persen. Namun ini 60 persen yang artinya, ini harus dilakukan verifikasi dan validasi (Verivali). Karena khawatir di dalam DTKS ada ASN, ada pensiunan, ada pegawai-pegawai yang memang sudah sejahtera. Makanya pertiga bulan sekali kami verfak,” kata Nuriah, Kamis (30/6/2022)
Star melakukan itu berdasarkan dari surat Bupati Pandeglang, dimulai dari hari ini (Kamis) di zona 1. Usai itu bakal dilanjutkan kembali hingga ke zona 6. Acara itu katanya, dihadiri para Camat, Kepala Desa, Pendamping PKH, TKSK dan Operator Desa, Perwakilan BPJS Kesehatan.
“Ada 5 Kecamatan yang mengikuti sosialisasi ini yakni, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Karangtanjung, Koroncong, Cadasari, dan Kecamatan Kaduhejo,” ujarnya.
Baca Juga: 12.800 Penerima Bansos di Kabupaten Serang Terindikasi Judi Online
Hal itu dikatakannya lagi, dalam rangka pemutakhiran data penerima Bansos dan pendataan bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bansos.
“Ada 60 ribu lebih masuk DTKS yang keadaannya tidak mampu, tapi belum tersentuh atau terjamin. Maka dari itu, ini yang kami prioritaskan,” tegasnya.
Sekretaris Dinsos Pandeglang, Muslim Taufik menambahkan, verifikasi kelayakan penerima Bansos ini tambahnya, bertujuan agar para operator dan pendamping dapat betul-betul mengacu pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.
Dari situlah ia berharap setelah verifikasi kelayakan penerima bansos itu, bantuan sosial yang di distribusikan dapat tepat sasaran.
“Ada 131 ribu lebih dari jumlah penduduk 1,3 juta, yang baru terbantu oleh program PKH dan BPNT baru sekitar 88 ribu, jadi masih ada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah menanti,” tandasnya. (nipal)
