SATELITNEWS.ID, TANGERANG–Kantor Kementrian Agama (Kemenag) diminta turun tangan soal keluhan wali murid di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Tangerang. Dimana, wali murid mengeluhkan banyaknya pungutan di sekolah tersebut.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Saiful Milah mengatakan, seharusnya sudah tidak boleh ada lagi pungutan yang memberaratkan murid di sekolah negeri. Sebab, kehadiran sekolah negeri untuk memudahkan masyarakat memperoleh pendidikan.
“Harus ambil sikap temen Kemenag, harus dilaporkan, karena sampai hari ini sekolah negeri tidak boleh ada hal apapun sifatnya pengambilan dana. Kemenag harus turun tangan,” tegasnya kepada SatelitNews.id, Jumat, (12/08/2022).
Diketahui, para wali murid di MAN 1 Kota Tangerang mengeluhkan atas pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada murid baru kelas 10. Pungutan itu diminta sebagai uang komite sekolah, atribut seragam dan buku.
Pungutan itu bahkan mencapai Rp 5 juta lebih. Hal itu terdiri dari uang komite yang akan digunakan untuk kegiatan murid selama 3 tahun dan atribut sekitar Rp 5 juta.
Kemudian, buku paket Alqur’an Hadist Rp 57 ribu, buku paket Bahasa Indonesia Rp 107 ribu, buku paket Matematika Rp 87 ribu, buku paket Bahasa Inggris Rp 98 ribu LKS 204 ribu.
Baca Juga: DPRD Imbau Warga Kota Tangerang Waspada Abu Vulkanik GAK
Saiful menegaskan bahwa seharusnya bantuan dari pemerintah pusat dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
“Itulah yang harusnya bisa mengakomodir kebutuhan buku dari siswa. Tidak boleh dipaksakan, item -nya ada itu BOP untuk buku. Semampunya aja, tapi belum mencukupi jangan dipaksakan sekarang pemerintah daerah tingkat dua, kabupaten, provinsi sudah memberikan semua untuk sekolah atau siswa, jadi tidak boleh lagi ada iuran yang sifatnya memberatkan,” jelasnya.
BeritaTerbaru
Dia menuturkan pungutan yang dilakukan oleh MAN 1 Kota Tangerang ini membuktikan lemahnya pengawasan Kemenag di bidang pendidikan. Kemenag Kota Tangerang pun diminta untuk mengevaluasinya.
“Itu keteledoran dari pengawasan. Maka pentingnya pengawasan dan peduli masyarakat untuk berani mengadukan hal yang sifatnya memberatkan dan itu kekacauan namanya, negara sudah cukup BOS, BOP,” tegas Saiful.
SatelitNews.Id, belum mendapat konfirmasi dari Kemenag Kota Tangerang. Kepala Kemenag Kota Tangerang, Samsudin tak merespon ketika dihubungi baik melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp.
Sebelumnya, Kepala MAN 1 Kota Tangerang Ali Furqoni ketika dikonfirmasi tidak banyak memberikan komentar. Menurutnya bahwa tidak ada persoalan apapun. Namun demikian dia tak menjelaskan lebih jelas soal keluhan para wali murid. “Pokoknya itu enggak ada apa. Udah gitu aja. Terima kasih, saya mau ke dokter, saya lagi sakit ini,” pungkasnya. (irfan)
Baca Juga: Anggaran dan Kuota Program Umrah 2026 Melonjak, DPRD Kota Tangerang Buka Opsi Panggil OPD
