SATELITNEWS.ID, SERANG – Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan bakar Minyak (BBM).
Penolakan itu, diimplementasikan dengan cara aksi membentangkan spanduk ukuran kecil, oleh seluruh anggota fraksi, usai rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda entang Perubahan APBD TA 2022 dan Kesepakatan KUA dan PPAS TA 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Kamis (8/9/2022).
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, Juwaeni M Rois mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM ditengah upaya masyarakat untuk membangun perekonomian setelah terpuruk akibat hantaman Pandemi Covid 19, merupakan tindakan yang melukai hati dan perasaan serta menambah kesusahan masyarakat.
“Mencabut subsidi BBM jelas-jelas hanya akan memicu terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat lain nya yang akan semakin memberatkan beban hidup masyarakat. Apalagi, pada saat yang bersamaan, pemerintah justeru tidak menunjukkan empatinya pada masyarakat dengan terus mengejar proyek ambisius yang belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Bandung-Jakarta yang biayanya membengkak,” papar Juwaeni, Kamis (8/9/2022).
Oleh karenanya, setelah mendengar berbagai jeritan hati aspirasi masyarakat, Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten dengan tegas meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan kenaikan harga BBM, menghentikan proyek-proyek yang tidak mendesak dan alihkan dananya untuk meringankan beban masyarakat.
“Kemudian tingkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program – program pro rakyat,” ucapnya.
Baca Juga: Gelar Aksi Pada HUT Ke-32 Kota Tangerang, Ini Tuntutan Mahasiswa
Ketua DPW PKS Provinsi Banten Gembong R Sumedi menambahkan, saat ini kondisi perekonomian masyarakat belum pulih, baru selesai Pandemi Covid-19 ditambah ada kenaikan BBM. Ini pasti akan membuat situasi masyarakat tambah sulit.
“Walaupun memang pemerintah mengeluarkan BLT, saya pikir itu sifatnya hanya temporary saja, tidak bisa memecahkan masalah. Apalagi nanti dengan adanya kenaikan BBM itu, sektor lainnya juga akan terjadi kenaikan,” pungkasnya.
Gembong juga merasa heran, karena logikanya ketika harga minyak dunia turun, seharusnya ada penurunan juga.
Tapi ini mah anomalinya dibuat naik. Ini yang perlu dikritisi. Selain itu, lanjutnya, perhitungan dari para pakar ekonomi juga pemerintah masih bisa tidak menaikkan BBM, tinggal political will-nya saja.
“Mungkin pemerintah mempunyai agenda-agenda lainnya seperti pembangunan IKN, pembayaran kereta cepat. Mungkin. Tapi semua itu kan belum terlalu urgen dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, biarkan ekonomi pulang dulu, setelah itu lain masalah,” ucapnya. (mg2)
