SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Perumda Tirta Benteng (TB) Kota Tangerang akhirnya memberi penjelasan terkait matinya aliran air di wilayah Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Melalui Asisten Manajer Hubungan Langganan (Hublang) Ali Mu’min, dikatakan kejadian itu tidak lepas dari curah hujan tinggi di Bogor, Jawa Barat plus lumpur sehingga menyebabkan debit air Sungai Cisadane tinggi. Dampaknya sejumlah Pintu Air 10 sempat dibuka.
“Ada empat pintu air dibuka. Nah, di beberapa instalasi memang ada penurunan air, termasuk di kita. Yang paling parah itu instalasi Babakan yang menyuplai air ke wilayah sebagian Kecamatan Tangerang, khususnya Kelurahan Sukasari yang dekat kantor Perumda TKR (Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang-red),” ujar Ali kepada awak media ketika ditemui, Senin (26/09/2022).
Ali menambahkan, wilayah Sukasari sampai saat ini memang belum bisa dilayani secara langsung oleh Perumda TB. Pihaknya pun selama ini masih membeli air curah dari Perumdam TKR. “Dan informasinya ya.. itu, karena levelnya airnya turun hampir 1,5 meter sehingga terhalang oleh lumpur, jadi air ke instalasi Babakan itu sama sekali enggak masuk karena tertutup lumpur tadi. Kejadiannya hari Sabtu, Minggu. Tapi alhamdulillah semalam dari produksinya TKR air sudah mulai masuk sehingga sudah bisa mengolah,” ujarnya.
Namun begitu ujarnya, dari kapasitas 50 liter per detik, pagi tadi berdasarkan informasi yang diterima pihaknya baru 40 liter per detik yang bisa diolah. “Nah, itu pengolahannya tidak optimal juga karena air campur lumpur sehingga suplai air ke Babakan dua hari kemarin itu terganggu, jadi untuk pelayanan kita melalui truk tangki di beberapa RW di sana,” ujar mantan Plt Direktur PDAM TB ini.
Dia menyebut jumlah pelanggan yang terdampak akibat tidak mengalirnya air Perumda TB di Sukasari mencapai hampir 1.000 sambungan, termasuk pelanggan lama yang over alih dari PDAM TKR ke PDAM TB, namun dari sisi teknis atau suplai produksi belum dilakukan interkoneksi ke jaringan bagi Perumda TB.
Disinggung langkah apa yang akan dilakukan Perumda TB supaya di masa mendatang tidak lagi ada kejadian serupa terulang, Ali mengatakan bahw lantaran intake ada di sisi Sungai Cisadane maka pengamanan sumber daya air harus dilakukan. “Jadi harus normalisasi. Dari sisi lumpur harus ada pengerukan, pemeliharaan rutin. Termasuk yang insidentil juga harus diantisipasi, seperti longsor di Leuwiliang setahun lalu akibat di Bogor hujan meski pun di sini tidak hujan,” ucapnya.
Baca Juga: Mitigasi Risiko Hukum, BUMD Kota Tangerang Gandeng Kejari
Berikutnya ucapnya, perlu adanya koordinasi pengguna sumber air dengan pengelola dalam hal ini PUPR. Dengan kata lain standar operasional (SOP) perlu dilakukan sinkronisasi. “Jadi pengamanan baik dari sisi banjir maupun suplai air perlu,” ucapnya. Selain itu, pihaknya terus melakukan monitoring ke bagian distribus sampai ke melihat kondisi ke lapangan. ” Tetap dengan TKR kita koordinasi baik dengan bagian produksi dan distribusi,” terangnya.
Ditanya kapan kondisi normal akan dirasakan oleh pelanggan mengingat gangguan saluran air sudah pernah berlangsung beberapa kali, Ali mengatakan bahwa pihaknya harus terlebih dahulu menyelesaikan interkoneksi. “Sebetulnya tahun ini harusnya selesai interkoneksi peralihan dengan
TKR. Jadi kita kan sudah memasang pipa besar JDU (Jaringan Distribusi Utama) 1.200 yang mulai beroperasi bulan Juni. Nah ada beberapa titik yang belum terkoneksi, terutama Sukasari lalu, Kali Pasir dan Benteng Makassar, karena ada beberapa interkoneksi yang belum ketemu titiknya,” ujarnya.
Padahal ucapnya ada beberapa titik di sana, sehingga diperlukan interkoneksi baru di JDU. “Nah, ini kita menunggu izin, sebab titiknya ada di Daan Mogot antara Pintu Air sampai Robinson. Tapi perlu ada izin ke PU Provinsi Banten, itu lagi kita urus,” ucapnya. Jika titik tersebut terkoneksi ucapnya, pihaknya akan menggunakan interkoneksi yang paling besar yakni instalasi 2200 ditambah pengoperasian yang sedang dibangun di Kebaton (Neglasari), maka bisa diambil alih oleh pihaknya.
Disinggung adakah kompensasi yang akan diberikan kepada pelanggan terhadap adanya gangguan ini, Ali menyebutkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari pimpinan. “Kami belum ada arahan, kompensasinya seperti apa, tapi sesuai SOP apabila gangguan lebih 4 jam truk tangki harus turun. Karena adminstrasi itu panjang urusannya,” ungkapnya.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Tangerag M. Rijal yang diminta tanggapannya menyampaikan bahwa Perumda TB Kota Tangerang harus memiliki rencana kedua untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. “PDAM TB harus memiliki second plan,” ujarnya melalui telepon. Skenario ini adalah bentuk mitigasi di masa yang akan datang agar ketika dampak yang ditimbulkan kejadian oleh serupa bisa diminimalisir. “Mungkin juga akan kita panggil nanti PDAM TB untuk mencari solusinya,” ucapnya. (made)
Baca Juga: Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Berharap Tata Kelola Perumda Tirta Benteng Makin Profesional
