SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Selama pandemi corona atau Covid-19, pelayanan perpustakaan Kabupaten Pandeglang telah diliburkan sampai waktu yang tak ditentukan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Pandeglang, Undang Suhendar membenarkan, semenjak Pandeglang dinyatakan siaga darurat Covid-19, pelayanan perpustakaan telah dihentikan sementara.
“Selama pandemi Covid-19 ini, kami menghentikan sementara pelayanan perpustakaan. Hal itu kami lakukan untuk menghindari penularan pandemi Covid-19. Bahkan termasuk layanan perpustakaan keliling juga kami hentikan sementara,” kata Undang, Senin (20/4).
Sebetulnya, pihaknya telah menyediakan perpustakaan online. Namun perpustakaan online itu tak dipungkiri olehnya, belum dapat digunakan sepenuhnya.
“Ada memang perpustakaan online yang kami sediakan, tapi belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan karena server kami masih kapasitasnya tak mumpuni atau masih nginduk ke Kominfo,” jelasnya.
Lanjut Undang, kalau ada yang meminjam buku secara perorangan datang ke perpustakaan bisa. Karena kata dia, setiap harinya ada petugas yang secara bergantian jaga di Perpustakaan Daerah.
Baca Juga: Berencana Bangun Lumbung Pangan di Pandeglang, Bulog Siap Serap Hasil Panen Petani
“Pokoknya peminjaman dan pengembalian bisa. Hanya saja tak diperbolehkan rombongan atau secara bergerombol ke perpustakaannya. Intinya tak boleh berkerumun dan apalagi membaca bareng-bareng di perpustakaan, gak boleh itu,” tandasnya.
Sekertaris DPAD Pandeglang, Bambang Eka menambahkan, bahwa untuk pelayanan pengarsipan selama Covid-19 tak ada hambatan apapun dan tetap berjalan secara normal. “Kalau pelayanan arsip terus berjalan selama Covid-19 ini, hanya perpustakaan saja yang dihentikan sementara,” katanya.
Sebab kata Eka, kalau pelayanan arsip itu tak memunculkan kerumunan orang banyak. Jadi hingga saat ini tetap berjalan normal. “Yang kami khawatirkan itu pelayanan perpustakaan, kalau pelayanan arsip tidak begitu khawatir karena tak mengundang banyak orang,” tandasnya.
Begitu juga penyerahan arsip kata dia, tidak melalui online. “Tidak online, karena arsip disimpannya di OPD (Organisasi Prangkat Daerah) masing-masing. Bukan berarti kami tolak, tapi demi keamanan arsip itu sendiri. Paling daftarnya yang kami pinta,” pungkasnya. (nipal/aditya)
