SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Aksi ratusan warga Desa Kadu memblokir akses pintu tol Bitung, Rabu (16/11) berbuntut panjang. DPRD Kabupaten Tangerang memanggil PT Jasa Marga, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk membahas permasalahan tersebut. Namun sayangnya, dinas yang dipanggil tidak mengirimkan pengambil kebijakan. Hanya staf yang dikirim untuk menghadiri dengar pendapat tersebut.
“Hari ini dinas teknis hanya mengirimkan perwakilan dari staf. Pimpinannya tidak ada yang hadir, sekelas kepala seksi pun tidak ada,”ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani seusai hearing, kemarin.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani mengatakan, bahwa pihaknya bersama DTRD, DBMSDA, dan pihak Jasa Marga akan terjun ke lokasi dan memastikan banjir sudah surut.
“Selesai hearing kita akan ke lokasi, intinya melakukan tindakan agar hari ini banjir bisa surut. Ini merupakan tindakan jangka pendeknya,” kata Deden.
Lanjut Deden, untuk menindaklanjuti keluhan warga Desa Kadu, pihaknya akan kembali menggelar rapat lanjutan. Katanya, setelah semua pihak yang bersangkutan hadir, maka akan dilakukan pengkajian secara mendalam terkait faktor-faktor penyumbang banjir di Desa Kadu, Kecamatan Curug.
Karena, untuk saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan, penyebab utama banjir yang melanda warga Desa Kadu, Kecamatan Curug. Apakah karena pembangunan tol atau memang ada penyebab lainnya.
Baca Juga: Reses di Tegal Kunir Lor, Rafiudin Fasilitasi 200 Tukang Becak dan Ojek Daftar BPJS Ketenagakerjaan
Pasalnya, di daerah sekitar Desa Kadu, banyak pengembang-pengembang perumahan dan industri yang yang tidak membuat embung air. DPRD juga nanti akan meminta pihak dinas untuk melakukan pengecekan PAL banjir terhadap pengembang perumahan dan industri. Apabila, diketahui tidak melaksanakan PAL banjir maka harus dievaluasi perijinannya.
“Kita belum bisa menyimpulkan, makanya nanti akan ada rapat lanjutan. Kita juga akan minta pemerintah untuk melakukan pengecekan PAL banjir kalau terbukti tidak ada, evaluasi ijinnya kita masih punya kewenangn untuk itu, ” jelas Deden.
BeritaTerbaru
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ahyani mengaku merasa kecewa terhadap para pimpinan OPD teknis yang tidak hadir dalam pembahasan banjir yang menimpa warga kadu.
“Kenapa hanya staf. Yang diminta untuk hadir, padahal ini urusan masyarakat. Jelas sangat penting, ” katanya.
Sebelumnya diberitakan, pemblokiran pintu tol Bitung merupakan bentuk protes warga terhadap penyempitan drainase yang terjadi setelah pengelola tol membuat akses tol baru di wilayah tersebut. Mengecilnya ukuran drainase di tol kemudian menyebabkan air membanjiri rumah-rumah warga.
Pemblokiran dilakukan warga pada akses pintu tol Bitung menuju Jakarta. Mobil-mobil yang sudah terlanjur masuk ke pintu tol Bitung dipaksa untuk berputar arah. Akibatnya, terjadi kemacetan yang cukup panjang di Pintu Akses Tol Bitung.
Baca Juga: Pasar Kronjo Mangkrak, DPRD Beri Perumda dan Pengembang Tenggat 15 Hari
Kepala Desa Kadu, Ardiansyah mengatakan, awalnya sebelum ada pembangunan gerbang tol baru, saluran air atau drainase cukup besar. Namun setelah dibangun akses gerbang tol yang baru, saluran drainase menyusut dengan lebar 1 meter saja.
Menurutnya, hal itu yang menjadi penyebab banjir. Kata Ardiansyah, tidak hanya rumah-rumah warga yang terendam banjir, tetapi akses jalan utama juga ikut terendam banjir. Sehingga masyarakat kesulitan untuk melintas.
“Sebelum ada gerbang tol baru, drainasenya besar, sekarang setelah dibangun akses tol baru, jadi kecil. Itulah salah satu penyebab banjir. Seharusnya, ketika daerah resapan semakin mengecil, drainase jangan diperkecil, tapi diperbesar. Ini kok malah diperkecil,” katanya.
Kepala Departemen Mentenaince Service Manajemen, Eko Saputra mengatakan, bahwa banjir yang melanda Desa Kadu, Kecamatan Curug bukan sepenuhnya kesalahan pihak Jasa Marga. Melainkan ada peran Pemerintah Daerah yang tidak berperan aktif dalam merawat saluran air.
“Jadi kita perlu ada diskusi dengan Pemda setempat ya, karena banjir yang terjadi di Bitung ini, bukan kesalahan Jasa Marga secara utuh,” katanya. (alfian)
