SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Jokowi mendorong pemanfaatan sistem elektronik untuk percepat penanganan stunting di daerah dengan prevalensi yang tinggi. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Istana Presiden, Jakarta, Senin (02/01/2022).
“Khusus untuk stunting Presiden menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memilih bisa 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nyadan juga stunting yang tinggi agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti ratas di Kantor Presiden, Jakarta.
Menkes mengungkapkan, di dalam ratas Presiden memberikan kesempatan kepada Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir untuk memaparkan mengenai keberhasilan program percepatan penurunan stunting dengan memanfaatkan SPBE sebagai basis data. Sumedang juga termasuk salah satu kabupaten yang memiliki nilai penerapan SPBE yang tinggi.
“Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus, Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu sehingga beberapa program-program pemerintah, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin itu jadi jauh lebih baik,” kata Menkes.
Secara khusus, ungkap Menkes, Kepala Negara juga meminta Bupati Sumedang untuk membagi pengalaman dengan para kepala daerah lainnya mengenai penggunaan SPBE dalam mendukung percepatan penanganan stunting. “Membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang memang stuntingn-ya masih tinggi tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujarnya.
Menkes menambahkan, sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung program percepatan penanganan stunting di Sumedang ini juga mendapatkan dukungan dari badan usaha milik negara (BUMN) Telkomsel, yang terintegrasi mulai dari posyandu, puskesmas, dinas kesehatan, hingga ke badan perencanaan pembangunan daerah.
“Integrasi ekosistem ini yang terorkestrasi oleh Bupati inilah yang mau kita replikasi. dan Dirut Telkomsel sudah setuju dan bersedia untuk menyumbangkan aplikasinya di awal tahun baru 2023 untuk kabupaten/kota lain yang membutuhkannya,” tandas Menkes.
Sementara, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengungkapkan, untuk mendukung program penanganan stunting yang dilakukan Pemerintah pihaknya telah membangun platform Simpati.
Hendri menegaskan, sistem purwarupa yang telah dimanfaatkan di Sumedang ini dapay dikembangkan ke kabupaten/kota lainnya. “Mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan terus dan tentunya Telkomsel bagian daripada BUMN untuk terus mendukung program kerja sama baik dengan pemerintah kabupaten atau kota yang bisa membuat impact bagi kesejahteraan maupun salah satunya dalam hal ini pengentasan stunting,” kata Hendri. (rm.id)
