SATELITNEWS.COM, SERANG–Pemerintah daerah mengaku sudah mengupayakan bahkan meminta kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten agar menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap karyawan. Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Al mengungkapkan sebelum adanya upaya pengurangan karyawan di pabrik-pabrik, ia telah melakukan komunikasi secara langsung dengan manajemen perusahaan supaya karyawan yang saat ini bekerja tidak di-PHK.
“Saya sudah berkeliling ke perusahaan-perusahaan yang ada di Banten agar tidak melakukan pemecatan karyawan, meskipun saat ini masih dihadapi imbas Covid-19 dan UMK (upah minimum kabupaten/kota),” katanya.
Kunjungan Al Muktabar tersebut dilakukan di pengujung tahun 2022 lalu. Dia mendatangi sejumlah pabrik di Cilegon dan Kabupaten Serang.
“Kalau sekarang itu terjadi (pengurangan karyawan), yah memang itu tak bisa dihindari seperti pabrik padat karya di Nicomas dan PT PWI,” ujarnya.
Adapun pengurangan karyawan saat ini masih menurut Al Muktabar sebagai program pensiun bagi karyawan yang memang akan memasuki masa pensiun.
Baca Juga: Order Turun, 2.200 Buruh PT Chingluh Pasar Kemis Kena PHK
“Dan pengajuan pensiun itu kan dibenarkan,” katanya.
Al Muktabar bahkan mengaku menghargai langkah yang disebutnya sebagai program pensiun dari kedua perusahaan itu. “Saya menghargai itu,” katanya.
Diungkapkan Al Muktabar, kedua perusahaan itu juga baru sekali ini saja melakukan PHK yang disebutnya sebagai program pensiun tersebut. “Dan mereka (perusahaan) baru sekali (menjalankan program pensiun bagi karyawannya),” katanya.
Lebih jauh Al Muktabar menjelaskan bahwa PHK yang disebutnya sebagai program pensiun itu sebagai dampak yang tak terelakkan dari lesunya perekonomian global menyusul perang Ukraina dan Rusia. “Situasi global (perang) Ukraina – Rusia,” kata dia.
Ketika disinggung program pemprov dalam menghadapi gelombang PHK yang saat ini masih terjadi, Al Muktabar mengaku pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Banten sudah melakukan langkah-langkah pencegahan sekaligus penanganan kaitan dengan lesunya perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia.
“Kita arahkan (APBD) supaya padat karya, terkait penanganan kemiskinan,” kata dia.
Baca Juga: PHK Naik 32,19 Persen, 4.257 Kasus di Banten
Menurutnya program-program kerja Pemprov Banten sejak setahun terakhir sudah diarahkan agar padat karya. “Misal bangun jalan, yang kerjakan jalannya masyarakat,” katanya.
Dia juga menyebut sudah menjalankan perintah pemerintah pusat terkait itu berupa di antaranya dengan melakukan penyaluran bantuan sosial yang berlapis dan massif dengan menggunakan APBD.
“Kalau darurat, sebagaimana amanat pemerintah pusat kita bahkan bisa pakai BTT (belanja tak terduga) untuk itu. Dan kita sudah lakukan,” katanya.
Lebih jauh Al Muktabar mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan pembangunan sejumlah kawasan industri baru di wilayah selatan Banten yang memiliki upah minimum murah, sebagai alternatif perusahaan membuka pabriknya. Pemprov Banten sendiri kata dia akan membuka kawasan-kawasan pendukung industry dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif di sekitar kawasan industry yang akan dibangun tersebut.
“Mekanismenya kita HGU-kan (hak guna usaha) lahan-lahan nganggur itu, kita masukkan ke bank tanah. Sedang proses,” katanya.
Diketahui, sedikitnya dua pabrik dengan produk sepatu dari merek ternama Internasional di Kabupaten Serang, melakukan PHK terhadap total hampir 3 ribu karyawan di dua pabrik tersebut baru-baru ini.
PHK yang dikemas dalam format pengajuan pengunduran diri sukarela karyawan itu masing-masing terjadi di PT Nikomas Gemilang dengan produk sepatu Nike sebanyak 1.600 karyawan dan Pt Parkland World Indonesia (PWI) dengan produk sepatu Adidas sebanyak 1.000 orang. (rus/bnn/gatot)
