SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memanggil siapapun yang dianggap mengetahui proses pengadaan kapal angkut tank (AT) 1 dan 2 di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya tidak segan memeriksa petinggi Kemhan demi membuat terang perkara yang terjadi tahun 2012 sampai 2018 tersebut. Termasuk memanggil mantan Menteri Ryamizard Ryacudu.
“Siapapun saya kira akan dipanggil untuk kebutuhan proses penyidikan, ikuti dulu proses yang ada, nanti kami pasti akan disampaikan informasi perkembangan dari penanganan perkara oleh KPK,” kata Ali.
Ia menjelaskan, dalam perkara ini KPK telah mengantongi nama beberapa pihak yang dijadikan tersangka. Kendati demikian, Ali belum bisa menerangkannya kepada publik. Sebab pengumuman itu akan dilakukan setelah KPK melakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan. Yang jelas dipastikan Ali, semua pihak yang terlibat akan dipanggil.
“Sehingga memperjelas rangkaian perbuatan para tersangka yang diduga ada penyalahgunaan wewenang, melawan hukum. Sehingga ada dugaan kerugian keuangan negara,” pungkas Ali.
Diketahui sebelumnya, KPK tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Kemhan. Proyek terkait pengadaan material pembangunan kapal AT-1 dan AT-2 untuk TNI Angkatan Laut (AL) itu berlangsung sejak 2012 sampai 2018. “Dari hasil penyelidikan yang selanjutnya menemukan adanya peristiswa pidana dan bukti permulaan yang cukup,” kata Ali.
Juru bicara berlatar jaksa ini menjelaskan, saat ini penyidik masih butuh waktu untuk mengembangkan konstruksi perkaradan pasal yang disangkakan serta melengkapi alat bukti. Termasuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi. “KPK berharap berbagai pihak yang dipanggil sebagai saksi untukkooperatif dan memberikan keterangan apa adanya di hadapan tim penyidik,” katanya.
Selain itu, Ali juga meminta masyarakat untuk mengawasi dan mengawal jalannya penyidikan perkara ini. “Kami pastikan seluruh proses penyidikannya berjalan sesuai mekanisme aturan hukum,” ungkap Ali. (rm)
