Kirab Pemilu yang mengambil tema “Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa” itu dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Provinsi Banten, perwakilan dari pengurus Partai Politik (Parpol), seluruh stackholder, Ormas, mahasiswa serta tokoh masyarakat.
Ada empat poin penting yang menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di Provinsi Banten. Empat poin itu secara bersama-sama diikrarkan oleh seluruh penyelenggara Pemilu, seperti mewujudkan Pemilu tahun 2024 sebagai sarana integrasi bangsa.
Kemudian, melaksanakan Pemilu tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lalu melaksanakan Pemilu tahun 2024 yang berintegritas dan bertanggungjawab terhadap proses dan hasil, serta yang terakhir mewujudkan Pemilu tahun 2024 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Seusai melaksanakan deklarasi, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan, Kirab Pemilu ini menjadi sebuah cacatan, sekaligus titik awal satu tahun menuju Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
“Secara umum KPU Provinsi Banten bersama seluruh stackholder sampai tingkat bawah sudah siap melaksanakan Pemilu tahun 2024 yang berintegritas. Saat ini semua proses menuju itu sedang kami laksanakan,” katanya.
Baca Juga: KPU Banten Akan Lakukan Evaluasi Menyeluruh PSU Pilkada Serang
Wahyul menambahkan, gong tahapan Pemilu itu sudah dimulai dan saat ini yang sedang dilakukan adalah verifikasi faktual keanggotaan dukungan calon anggota DPD. Selain itu, KPU juga tengah melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), berkenaan dengan pemutakhiran data pemilih.
“Coklit itu kita laksanakan door to door di delapan kabupaten dan kota, 155 kecamatan dan 1.552 kelurahan/desa. Semua teman-teman pantarlih saat ini sedang turun ke lapangan, untuk memastikan validitas data yang akan digunakan,” katanya.
Lanjut Wahyul, validitas data pemilih itu penting dilakukan, mengingat hal ini menjadi persoalan yang selalu ada setiap Pemilu dilaksanakan. “Maka dari itu, kita lakukan dengan benar-benar cermat. Bahkan mereka harus melakukan laporan setiap 10 hari,” jelasnya.
“Penambahan dan pengurangan data pemilih itu pasti ada. Mungkin yang tadinya TNI/Polri aktif, karena sudah pensiun sehingga mempunyai hak pilih,” ucapnya. (mg2/aditya)
