SATELITNEWS.COM, SERANG–Sampai saat ini, Pemprov Banten belum mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), dalam penyerapan gabah petani guna menjaga ketahanan pangan daerah.
Padahal, salah satu amanat ABM dalam Peraturan Daerah (Perda) 11 tahun 2019, untuk menampung serapan gabah petani.
Karena peran ABM belum dioptimalkan, walhasil serapan gabah petani masih banyak yang keluar daerah, seperti tahun-tahun sebelum ABM didirikan pada 2019 lalu.
Bahkan dari 1,7 juta ton produksi gabah petani di Banten, pada tahun 2022 lalu, kemampuan permodalan ABM hanya sampai menyerap sebanyak 1.000 ton. Sisanya, sebagian masih keluar daerah dan diperkirakan 350.000 ton lainnya diambil oleh perusahaan raksasa Wilmar Padi Indonesia (WPI).
“Tahun ini kita akan tingkatkan serapan gabah petani menjadi 10.000 ton,” kata Ketua Divisi Pengembangan Usaha PT ABM, Yoga Pratama, Selasa (21/2/2023).
Selain melakukan penyerapan gabah petani, ABM juga membeli berasnya ke beberapa penggilingan padi lokal, yang sudah bekerja sama. Hal itu dilakukan, untuk menjaga stabilitas harga yang didapat oleh para petani.
Baca Juga: APBD Didominasi Pajak, Wagub Dimyati Akan Optimalkan BUMD
“Namun persoalannya, para penggilingan kecil saat ini banyak yang tidak beroperasi. Karena, gabah dari para petani dibeli oleh WPI dengan harga yang cukup tinggi. Kedepan, ini akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan kita,” tambahnya.
Hal itu mengingat, lanjutnya, pertama para petani memang diuntungkan dengan harga jual gabahnya yang tinggi. Namun, dampaknya terhadap penggilingan kecil yang dipastikan akan gulung tikar, jika polanya terus seperti itu.
BeritaTerbaru
Kemudian, beras yang diproduksi oleh WPI jenis premium dengan pangsa pasar keluar daerah, yang sudah ditentukan dengan sasaran kelas menengah ke atas.
“Artinya, meskipun kita dikatakan sebagai daerah 8 besar produksi beras nasional, namun nyatanya nanti harga beras di pasaran akan tetap tinggi yang disebabkan karena kelangkaan,” ujarnya.
Yoga menambahkan, tidak sampai disitu, efek domino dari mahalnya harga beras itu juga nanti akan berdampak pada tingginya angka inflasi di Banten. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pemerintah saat ini tengah berupaya keras menekan angka inflasi di tengah kondisi geopolitik global yang kurang baik.
“Kalau sistem ketahanan pangan kita tidak dijaga dan dibiarkan swasta mengkooptasi, Pemda dan masyarakat nantinya yang akan dirugikan,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemkab Lebak Targetkan PT Lebak Niaga Setor Dividen di 2027
Kedepan, tambah Yoga, ABM meminta seluruh Pemda di Banten untuk bersama-sama menjalankan peran guna menjaga stabilitas produksi dan distribusi beras di Banten. Karena tanpa kolaborasi yang kuat, peran ABM tidak akan bisa maksimal dalam mewujudkan ketahanan pangan sendiri.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten, Aan Muawanah mengaku, optimis harga berasdi pasaran akan terus terjaga stabilitasnya. Aan mengkalim berbagai faktor yang mempengaruhi naiknya harga beras akan bisa diantisipasi karena kita sudah belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
“Mungkin ada kenaikan sedikit menjelang Idul Fitri, tapi itu tidak lama pasti akan turun lagi,” ungkap Aan.
Saat ini, lanjutnya, harga beras medium dari Bulog itu sekitar Rp8.300/kg. Sampai konsumen sekitar Rp9.000/kg, tergantung jaraknya. “SPHP kita sudah keluarkan sebanyak 8.723 ton,” pungkasnya. (mg2)
