SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Pemerintah Kota Tangerang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 (Unaudited) kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Emmy Mutiarini, yang menerima langsung LKPD Kota Tangerang T.A 2022 menuturkan, berbagai proses yang ada mulai dari penyusunan hingga pemeriksaan merupakan proses yang berulang setiap tahun. Dengan begitu diharapkan adanya perbaikan kualitas dari laporan keuangan tiap tahunnya.
“LKPD ini juga bisa dijadikan acuan oleh pihak legislatif dan eksekutif dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat,” ungkap Emmy.
Emmy juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Tangerang yang telah meraih opini WTP sejak penyampaian LKPD pada tahun 2007 lalu hingga tahun lalu, yang merupakan hasil dari kerja cerdas, kerja ikhlas serta doa dari seluruh pegawai Pemkot Tangerang.
“Yakinlah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil,” tutup Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten.
Sementara Wali kota mengungkapkan, penyampaian LPKD merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD untuk diperiksa oleh BPK, nantinya hasil pemeriksaan akan memberikan penilaian akan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Baca Juga: Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Pemkot Tangerang Terapkan PJJ Mulai Hari Ini
“Kita harapkan akan mendapat hasil yang baik dalam setiap berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran,” ujarnya.
Arief juga menjelaskan, dalam pelaksanaan APBD TA 2022, realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar 4,27 Triliun atau 100,63% dari anggaran pendapatan sebesar 4,24 Triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah mencapai 4,43 Triliun atau 90,32% dari anggaran 4,91 Triliun.
BeritaTerbaru
“Terdapat sisa pembiayaan anggaran sebesar 500,84 Miliar,” papar wali kota.
Realisasi belanja tersebut, lanjut wali kota, dioptimalkan dalam berbagai program utama, antara lain bidang pendidikan sebesar 29,18%, kesehatan 18,14%, infrastruktur sebesar 47,40% dan peningkatan kompetensi SDM sebesar 1,05%.
“Serta alokasi untuk aparat pengawas internal pemerintah sebesar 0,51%,” ungkapnya. (made)
