SATELITNEWS.COM, SERANG – Pengelolaan Banten Internasional Stadium (BIS) di Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, sampai saat ini belum mendapatkan ‘tuan’ yang cocok.
Padahal, Stadion (Stadion) itu diklaim sudah memenuhi standar internasional atau FIFA. Sehingga, bisa dijadikan basecamp tim sepak bola.
Namun karena berbagai persoalan penunjang yang belum memadai, sampai saat ini BIS itu belum bisa dioptimalisasi.
Infrastruktur penunjang yang masih menjadi kendala itu diantaranya, akses infrastruktur jalan yang terbilang masih sempit dan kondisinya kurang baik.
Kemudian, belum tersedianya fasilitas penunjang lainnya di Kawasan Stadion, selain stadion itu sendiri.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengakui, jika persoalan infrastruktur itu menjadi salah satu penghambat optimalisasi BIS.
Baca Juga: The Jakmania Diimbau Patuhi Sanksi Komdis PSSI, dengan Tidak Hadir di BIS
Padahal katanya, proses Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha (PKBU) untuk pengelolaan BIS itu, saat ini sudah mulai berjalan.
“Kita punya hal yang perlu ditingkatkan menuju ke arah sana, terkait dengan Jalan Palima – Baros yang harus diperhatikan,” kata Al, Rabu (17/5/2023).
Menurut Al, peningkatan ruas jalan itu paling tidak sampai depan BIS. Sehingga, akses untuk ke sana bisa lebih mudah dan baik.
Namun masalahnya, jalan itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Karena masuk jalan nasional. Oleh karena itu, pihaknya sedang melakukan upaya koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan itu.
“Opsi yang sementara ini bisa dimungkinkan untuk dijalankan, bisa melalui sharing pembiayaan. Kita ingin memanfaatkan kawasan itu secara lebih maksimal,” ucapnya.
Untuk diketahui, biaya perawatan BIS itu sudah dibebankan kepada APBD sejak bulan April 2023. Dimana sebelumnya, masih dalam proses perawatan oleh pihak kontraktor.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Masih Prioritas, Arlan: Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah
Perawatan BIS, besarannya mencapai Rp 500 juta untuk tiga bulan. Sehingga, jika ditotal sampai satu tahun jumlahnya bisa mencapai sekitar Rp 2 Miliar.
Untuk mekanisme penunjukan pihak ketiganya sendiri, tidak melalui lelang terbuka. Melainkan, melalui Penunjukkan Langsung (PL).
Hal itu, mengacu pada besaran biaya per bulannya yang jika dibagi kurang dari Rp 200 juta. Untuk mengurangi beban APBD, Pemprov sedang mengejar pelaksanaan PKBU itu.
“Makanya dalam beberapa waktu ini, kita ingin siapkan dalam rangka PKBU untuk bisa siapa saja yang berminat melakukan itu. Yang memungkinkan, ini akan menjadi makin baik lagi pengelolaannya,” harapnya.
Proses itu terus bergulir, dimana teknisnya nanti bisa melalui biokontes atau Open Bidding, para pihak yang berminat untuk melakukan pengelolaan BIS itu.
Sehingga, nantinya ketemu pihak ketiga yang benar-benar serius dan mumpuni untuk mengelola BIS.
“Memang biaya perawatannya cukup mahal. Itu karena, harga rumputnya juga mahal. Mudah-mudahan, ini bagian dari persembahan dalam pembangunan Banten. Saya selalu berpikir positif,” ujarnya lagi.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan sebelumnya mengatakan, penentuan pihak ketiga untuk pengelolaan BIS dilakukan melalui mekanisme Penunjukkan Langsung (PL).
Karena, besarannya tidak mencapai Rp200 juta. Kemudian dalam pengerjaannya juga, disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaannya.
“Nominal Rp 500 juta itu, untuk tiga bulan. Sehingga bila dibagi, jumlahnya setiap bulan kurang dari Rp 200 juta. Makanya, kita tidak lakukan lelang terbuka,” ungkap Arlan.
Disinggung terkait pengoptimalan dari stadion yang pembangunannya menghabiskan anggaran hampir Rp 1 Triliun itu, Arlan mengungkapkan,hal itu masih dalam proses kajian.
Namun ia mengusahakan, untuk secepatnya bisa dimanfaatkan agar bisa menghasilan pendapatan ke kas daerah.
“Kita sekarang masih melakukan kajian, apakah akan menggunakan system PKBU atau non PKBU. Dua pilihan itu, masing-masing kita persiapkan langkah teknisnya. Misalnya untuk PKBU, itu apakah diserahkan kepada BUMD untuk hal-hal teknisnya. Sedangkan jika non PKBU, berarti kita sendiri yang menentukan, berapa besaran sewa dan pemanfaatan lainnya. Sehingga, bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.
Diungkapkan Arlan, pada tahun ini PUPR sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 52 Miliar untuk pembangunan infrastruktur penunjang BIS, yang masuk pada program prioritas.
Misalnya lahan parkir, atau pembatas. Atau jika masih memungkinkan, bisa untuk pembangunan venue penunjang lainnya.
“Kalau tempat parkir sudah tersedia, Stadion itu bisa dimanfaatkan lebih optimal,” imbuhnya. (mg2)
