SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Di tahun politik, Presiden Jokowi memberi pesan tegas kepada para anak buahnya di kabinet. Presiden berpesan agar persaingan politik jangan sampai hambat program kerja pemerintah.
Pesan itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas soal Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri dan kepala lembaga hadir dalam sidang tersebut.
Jokowi membuka sidang dengan memberikan arahan, setelah itu sidang digelar secara tertutup. Dalam arahannya, Jokowi bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi di atas 5 persen.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga bersyukur Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam grup upper middle income countries atau negara berpenghasilan menengah ke atas di tahun 2023. Mengingat saat pandemi Covid-19 menghantam, Indonesia turun ke grup lower income countries atau negara berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2020 hingga 2022.
Kendati demikian, Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga untuk tetap waspada. Sebab, tantangan yang dihadapi Indonesia di paruh kedua 2023 tidak mudah.
Berbagai lembaga internasional, lanjut Jokowi, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia memprediksi perlambatan ekonomi global karena inflasi, dan kenaikan tingkat suku bunga. Tantangan ini yang harus dikelola sebaik mungkin agar ekonomi tumbuh positif di semester kedua.
“Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting,” tuturnya.
Setelah itu, Presiden mengimbau untuk memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023 untuk diprioritaskan dalam produk dalam negeri. Terakhir, Kepala Negara mengingatkan untuk tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam sejumlah hal di Tanah Air.
Dia juga meminta mereka untuk berhati-hati akan fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral. Termasuk berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi.
“Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat,” pesan Jokowi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambut baik arahan dari Presiden. Menurutnya, semua menteri memang harus fokus menjaga stabilitas politik agar tidak menganggu program Pemerintah.
“Jangan sampai politik ini mengganggu pertumbuhan ekonomi kita yang masih sangat bagus,” kata Sandiaga.
Pakar hukum tata negara UGM Andi Sandi Antonius menilai, pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Jokowi harus menjaga proses pemilu yang merupakan salah satu agenda atau program Pemerintah berjalan lancar. Namun, Presiden juga tidak ingin kalau agenda pemilu bakal menghambat program Pemerintah yang sudah berjalan.
Hal senada disampaikan ekonom senior Raden Pardede. Menurut dia, situasi politik yang kondusif penting agar investor tidak ragu berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, tahun politik memang rentan.
Namun, kata dia, secara histori di saat tahun politik, ekonomi tanah air tetap stabil. Dalam sejarah pesta demokrasi yang selalu berlangsung di Indonesia, tidak pernah sekalipun terjadi gejolak politik yang mengganggu stabilitas ekonomi tanah air.
Misalnya saat pergantian Presiden pada 2004, dari Megawati Soekarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Transisi pergantian kepala negara tidak pernah menimbulkan gejolak. Demikian juga pada 2014, transisi dari SBY ke Jokowi.
“Saya pikir transisinya juga akan smooth. Karena kalau kita lihat dari para calon pemimpin kita ini, semuanya sepakat bahwa transformasi ekonomi harus dilakukan,” kata Raden.
Raden mengungkapkan, aturan main Pemilu sudah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, investor harus diyakinkan bahwa sistem justru membuat perekonomian tumbuh berkelanjutan.
“Saya pikir investasi mestinya tidak akan terpengaruh, demikian juga konsumsi,” jelas Raden. (rm)
