SATELITNEWS.COM, KOTA TANGERANG—Anggota DPRD Kota Tangerang Andri Septian Permana menilai PPDB jalur prestasi non akademis tingkat SMA tidak proporsional. Pasalnya dalam jalur prestasi (japres) non akademis itu terdapat tiga bidang yang dijadikan satu jalur sehingga persaingan menjadi tidak seimbang.
Ia mengatakan kebijakan japres non akademis yang memiliki akses 3 jalur yakni kesenian, olahraga dan agama membuat persaingan tidak seimbang lantaran tidak memiliki tolok ukur yang sama. “Kalau prestasi non akademis paling 30 sampai 40 lah, berarti cuma 1 kelas. Problemnya adalah bidang kesenian, olahraga dan agama digabung jadi satu, akhirnya kita nggak punya bencmark (tolok ukur) yang sama,”ungkapnya, Selasa (11/07/2023).
“Karena misalnya pelaku olahraga hari ini kita punya jenjang pertandingan yang sampai di level nasional dan internasional bahkan di Olimpiade kita punya jenjang itu baik dalam level pelajar maupun atlet-atlet profesional mungkin di bidang seni juga punya tahapan-tahapan seperti itu,”jelasnya.
Menurutnya, pendekatan proporsional di tiga jalur tersebut harus diberikan kuota masing-masing dan siapapun yang terbaik di bidang seni budaya, olahraga dan agama punya proses penyaringan dan penjaringannya tersendiri melalui organisasi.
“Sebenernya kalau berbicara proporsional di tiga akses ini dibagi aja. Kalo pun ada 36 akhirnya 36 ini dibagi 3 di setiap sekolah. Bagi saya ini cukup adil akhirnya masing-masing bertarung di bidangnya. Kalau seperti ini kan akhirnya nggak apple to apple,”katanya.
Ia berharap kedepannya semua anak bangsa yang berprestasi di luar jalur akademis, harus mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk bisa mengakses pendidikan berkualitas di sekolah negeri. Ia pun menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar bisa berinovasi dan berimprovisasi terkait penyelenggaraan di bidang pendidikan.
Baca Juga: Dituduh Menipu, Anggota DPRD Kota Tangerang Berinisial ML Dipolisikan
“Jadi misalnya 1 sekolah punya rombongan belajar untuk jalur prestasi non akademis cuma 36 ya udah 36 itu dibagi 3, atau misalnya mau dibagi proporsional karena memang dengan pendekatan provinsi Banten yang religius. okelah misalnya jalur agama itu ditambah kuota lebih tidak masalah, tapi kalo misal diadu akhirnya menjadi tidak adil,”ujarnya.
Ia menambahkan asas pendekatan terkait kebijakan PPDB adalah pemerataan dan pemberian ruang kepada seluruh anak bangsa untuk bisa mengakses fasilitas pendidikan yang berkualitas dan gratis. “Jangan sampai semangatnya Pak Jokowi melalui Mas Nadiem Makarim (Mendikbudristek) itu akhirnya tidak mampu diejawantahkan oleh perangkat di level daerah,”tandasnya. (mg05)
