SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Penolakan yang disampaikan Aliansi Kepala Sekolah Madrasah Swasta Kabupaten Tangerang, yang merasa terancam dengan keberadaan sekolah hybrid, karena dapat membuat jumlah siswa di sekolah swasta berkurang direspon Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar.
“Ini orang udah pada ribut aja nih sekolah SMP hybrid, nanti sekolah swasta kehabisan (siswa). Tidak usah khawatir, masih banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri,” kata Zaki kepada Satelit News, di kawasan Gading Serpong belum lama ini.
Bupati Zaki menegaskan, rasio lulusan saat ini masih jomplang, sehingga wajar jika dirinya beralasan sekolah swasta tidak usah khawatir.
“Sebetulnya, lulusan SD Negeri kita ada 56 ribu, itu hanya tertampung di SMP Negeri 24 ribu. Coba bayangkan, itu masih ada setengah lebih yang tidak tertampung di SMP Negeri, jadi nggak usah khawatir sebetulnya sekolah swasta,” jelasnya.
Apalagi kata Bupati Zaki, tahun 2022 kemarin, bayi baru lahir itu sudah 77 ribu jiwa. “Jadi 6 tahun yang akan datang, anak yang masuk SD itu sudah 77 ribu. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir adanya SMP Hybrid,” tandasnya lagi.
Lanjut Zaki, Pemerintah Daerah juga wajib menjalankan progam wajib belajar 9 tahun. “Nah harus dipahami juga bahwa itu kewajiban kita,” ucapnya.
Baca Juga: Paramount Petals Dukung Turnamen Catur Se-Kabupaten Tangerang, Diikuti 150 Peserta
Terlebih lagi di tingkat SMA, lanjut Zaki, karena lulusan yang bisa tertampung di SMA Negeri hanya 12 ribu lebih. “Bayangkan, dari 56 ribu siswa SD yang lulus, terus hanya 24 ribu yang bisa ditampung di SMP Negeri, dari jumlah itu hanya 12 ribu lebih yang bisa ditampung di SMA Negeri, kan rasionya timpang banget,” ucapnya.
“Di satu sisi, dari media atau publik juga yang mempertanyakan, dimana peran pemerintah kok cuma segitu,” imbuhnya.
BeritaTerbaru
Kemudian kata Zaki, pemerintah mencoba menampung semua agar bisa mendapat porsi pendidikan di negeri yang gratis.
“Tapi disisi lain lagi, banyak yang ribut juga, dari publik juga atau banyak komplain, nanti banyak yang tutup sekolah swasta. Kan dikembalikan kepada pasar sebetulnya. Karena pemerintah belum sanggup menampung semuanya. Jadi tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Sebelumnya, rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang menerapkan sekolah hibrida atau hybrid pada tahun ini mendapatkan ditolak. Penolakan disampaikan Aliansi Kepala Sekolah Madrasah Swasta Kabupaten Tangerang yang merasa terancam dengan keberadaan sekolah hibrida karena dapat membuat jumlah siswa di sekolah swasta berkurang.
Aspirasi penolakan itu disampaikan Aliansi Kepala Sekolah Madrasah Swasta Kabupaten Tangerang saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD, Kamis (13/7). Ketua Aliansi Kepala Sekolah Madrasah Swasta Kabupaten Tangerang, Hibar Muhammad Soleh mengatakan metode pembelajaran hybrid akan membuat kuota rombongan belajar (rombel) di setiap kelas sekolah negeri bertambah. Dengan demikian secara otomatis akan mengurangi “jumlah” siswa swasta.
“Hybrid itu bakal berdampak pada kurangnya jumlah rombongan belajar di sekolah swasta. Khususnya madrasah Tsanawiyah. Mohon dikaji ulang, ini menjadi kekhawatiran bagi kami lembaga swasta,” kata Hibar Muhammad Soleh kepada Satelit News, Kamis (13/7).
Hibar mengatakan yayasan sekolah swasta merasa sangat resah dengan adanya informasi Penjabat Gubernur Banten telah bersurat kepada Kemenristekdikbud tentang hybrid learning system. Ditambah, adanya informasi Bupati Tangerang juga memberlakukan sekolah hybrid di 10 SMPN yang ada di Kabupaten Tangerang.
“Tentunya ini membuat kami terpukul. Sehingga, kami pihak swasta menjadi suudzon (berprasangka buruk-red) terhadap tujuan pemerintah,” katanya.
Kata Hibar, sebelum sekolah hybrid diberlakukan, pihak MTs swasta sudah kekurangan rombongan belajar semenjak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terus membangun SMP negeri. Maka dari itu, pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Kepala Sekolah Swasta meminta agar sekolah hybrid dikaji ulang oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“SMPN sudah marak didirikan dan sekarang ada lagi sekolah hybrid,” tukasnya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Nasrullah Jamaludin menambahkan setiap metode yang hendak diterapkan harus dipikir dan dikaji secara matang. Sehingga, program yang diluncurkan tidak menjadi bumerang.
“Penerapan sekolah kelas belajar online atau hybrid learning pada 10 SMPN ini tak boleh menjadi bumerang bagi sistem pendidikan yang telah berjalan,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Fahrudin mengatakan, berbagai metode dan bentuk pembelajaran, serta ditambahnya sarana pra sarana pendidikan di Kabupaten Tangeranng tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelajar dan meringankan biaya pendidikan kepada masyarakat.
“Tujuannya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang. Agar mendapatkan pendidikan yang layak dan efisien,” kata Fahrudin. (aditya)
